Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tetap terjangkau bagi masyarakat, meski harga minyak mentah di pasar internasional dilaporkan telah melampaui US$100 per barel. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik mengenai kemungkinan penyesuaian harga BBM subsidi seiring tren kenaikan harga energi global.
Purbaya menyatakan stabilitas ekonomi domestik, terutama yang berkaitan dengan sektor transportasi dan industri, menjadi prioritas pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Di tengah volatilitas pasar minyak dunia yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik internasional, ia menilai pemerintah memiliki mekanisme serta instrumen kebijakan yang memadai untuk meredam tekanan eksternal.
Dalam menjaga harga BBM subsidi, pemerintah disebut menempuh sejumlah langkah, mulai dari optimalisasi anggaran subsidi, peningkatan efisiensi distribusi, hingga diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah yang rentan terhadap gejolak harga global.
Secara operasional, kebijakan tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang telah diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan juga menyatakan telah mengantisipasi berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia dalam proyeksi fiskal jangka pendek dan menengah, dengan harapan ketersediaan penyangga keuangan dapat membantu menyerap guncangan harga komoditas internasional.
Pemerintah menilai upaya mempertahankan harga BBM subsidi berkaitan langsung dengan perlindungan daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada harga BBM dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kebijakan ini dipandang berperan menstabilkan biaya operasional sektor strategis seperti transportasi umum, logistik, dan industri manufaktur.
Dengan menjaga harga BBM subsidi, pemerintah juga menargetkan pengendalian inflasi dan pencegahan dampak berantai kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa di berbagai sektor. Dalam konteks tersebut, penegasan Menteri Keuangan diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang berlanjut.
