Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi sejak dini dampak situasi global terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, langkah antisipasi perlu difokuskan antara lain pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan.

"Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," kata Puan saat memberikan keterangan kepada media usai agenda Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan menjelaskan, DPR pada masa sidang mendatang akan mulai membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027. Ia menilai pembahasan ini penting untuk memastikan kesiapan fiskal negara menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi global.

"Pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang," ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan APBN 2027 perlu mempertimbangkan berbagai potensi risiko ekonomi dunia, termasuk langkah yang akan ditempuh pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Puan menekankan bahwa situasi yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan Indonesia, melainkan erat hubungannya dengan kondisi global. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu disiapkan secara matang agar gejolak internasional tidak berdampak lebih dalam terhadap perekonomian nasional.

"Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya nanti akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," pungkasnya.

Puan menilai antisipasi sejak dini diperlukan agar tekanan global tidak memperburuk kondisi perekonomian nasional.