Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan ASEAN perlu tetap terbuka dan tangguh di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu dinamika geopolitik serta gangguan rantai pasok dunia. Menurutnya, koordinasi antara pilar ekonomi dan politik ASEAN menjadi kunci agar kawasan mampu merespons berbagai guncangan global secara cepat, terukur, dan kolektif.
Penegasan itu disampaikan Budi saat memberikan intervensi pada Pertemuan Gabungan Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN (Joint ASEAN Foreign and Economic Ministers’ Meeting/AMM-AEM Meeting) di Cebu, Filipina, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Pertemuan tersebut membahas pandangan ekonomi global dan regional, termasuk dampak krisis Timur Tengah terhadap kawasan ASEAN. Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026), Budi menyatakan ASEAN perlu menunjukkan kepada komunitas bisnis dan internasional bahwa kawasan tetap mampu menjaga stabilitas perdagangan dan rantai pasok di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Dalam kesempatan itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama ketahanan energi dan pangan ASEAN sebagai prioritas strategis kawasan. Upaya ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan produksi, memastikan keamanan pasokan, serta mempertahankan kelancaran arus perdagangan barang-barang esensial.
Budi juga menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok kawasan di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global. Ia menambahkan, penguatan perdagangan intra-ASEAN dan fasilitasi perdagangan dapat menjadi instrumen untuk menjaga kelancaran arus pangan, energi, dan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat di kawasan.
Selain itu, Indonesia menegaskan pentingnya memperluas kerja sama perdagangan ASEAN dengan mitra strategis. Hal ini mencakup percepatan penyelesaian ASEAN–Canada Free Trade Agreement (ACaFTA) serta optimalisasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Budi menekankan, respons ASEAN terhadap tantangan global perlu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), disebut perlu menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan kawasan.
Ia menyatakan ASEAN perlu membangun solusi jangka panjang yang tidak hanya memperkuat ketahanan kawasan, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya petani dan UMKM, dari dampak krisis global.
