Upaya para pemimpin Eropa untuk memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memiliki tempat dalam pembicaraan mengenai masa depan Ukraina disebut mulai menunjukkan hasil. Namun, tantangan diplomatik berikutnya dinilai justru lebih rumit: menentukan lokasi yang benar-benar memungkinkan pertemuan langsung antara Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan terdapat “banyak tempat layak di Eropa” untuk negosiasi, tetapi Berlin tidak berniat menjadi tuan rumah. Ia menyebut Swiss sebagai lokasi yang “selalu layak dari dulu”. Meski begitu, mencari lokasi yang benar-benar netral—di antara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, dan kemungkinan negara-negara Eropa lain—diakui tidak mudah, baik secara politik maupun hukum.
Kerumitan utama terkait status Putin yang menjadi subjek surat perintah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam kasus dugaan kejahatan perang, termasuk pemindahan anak-anak secara ilegal dari wilayah Ukraina yang diduduki ke Rusia. Putin membantah tuduhan tersebut. Secara teknis, 125 negara anggota ICC berkewajiban menangkap pihak yang menjadi subjek surat perintah ICC jika memasuki wilayah mereka. Sementara Rusia dan Amerika Serikat tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga muncul perdebatan hukum mengenai kekebalan yang dapat diklaim Putin. Pada Rabu (20/08), Washington juga meningkatkan tekanan diplomatik terhadap ICC dengan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim.
Swiss didorong Jerman dan Prancis, tetapi terkendala ICC
Swiss menjadi salah satu opsi yang paling sering disebut. Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis menyatakan negaranya “lebih dari siap” menjadi tuan rumah. Prancis juga menyatakan Jenewa merupakan lokasi ideal untuk negosiasi perdamaian.
Meski Swiss adalah anggota ICC, pemerintah Swiss menyatakan Putin akan diberikan “kekebalan” untuk pembicaraan. Namun, dosen hukum pidana internasional dari University of Amsterdam, Mathhias Holvoet, menilai argumen tersebut lemah secara hukum. Ia menekankan bahwa dalam sistem demokrasi liberal, keputusan terkait penangkapan semestinya berada pada lembaga yudikatif yang independen. Holvoet menduga dapat terjadi kesepakatan antara eksekutif dan yudikatif untuk tidak mengeksekusi surat perintah, seraya mencatat konsekuensi mengabaikan aturan ICC dinilai relatif kecil.
Swiss memiliki sejarah panjang terkait netralitas dan menjadi markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menjaga jarak dari Uni Eropa dan aliansi militer NATO. Namun, Swiss juga telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina. Pemerintah Swiss menyebut telah terlibat dalam 30 proses perdamaian dan pada 2021 Jenewa pernah menjadi tuan rumah pertemuan Putin dengan mantan Presiden AS Joe Biden.
Austria tawarkan Wina, netral secara militer namun anggota ICC
Opsi lain di Eropa adalah Austria. Kanselir Austria menawarkan Wina sebagai calon lokasi. Austria merupakan anggota Uni Eropa, tetapi netral secara militer sejak 1950-an dan berada di luar NATO.
Profesor ilmu politik University of Salzburg, Reinhard Heinisch, menyebut Austria membayangkan dirinya sebagai jembatan antara timur dan barat, serta memiliki rekam jejak diplomatik, mulai dari pembicaraan AS-Rusia pada era Perang Dingin hingga negosiasi program nuklir Iran dalam dekade ini.
Namun, sebagai anggota ICC, Austria menghadapi dilema hukum yang serupa dengan Swiss. Menurut Heinisch, Austria dikenal dengan kompromi dan banyak aspek dalam hukum nasional yang “masih bisa ditafsirkan”. Sementara itu, Holvoet menyebut penundaan surat perintah dapat dilakukan melalui kesepakatan dengan Dewan Keamanan PBB, meski ia menilai opsi tersebut tidak realistis secara politik.
Hungaria dipertimbangkan, tetapi memicu resistensi politik
Amerika Serikat disebut mempertimbangkan Hungaria sebagai lokasi. Negara Eropa Tengah itu mundur dari ICC pada awal 2025 setelah pengadilan mengeluarkan dakwaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu dekat pemimpin Hungaria Viktor Orban.
Secara hukum internasional, opsi Budapest dinilai bisa lebih mudah. Namun, secara politik, Hungaria tidak disukai banyak negara Eropa. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengingatkan soal “kenangan buruk” Budapest, merujuk pada jaminan keamanan tahun 1994 yang diterima Ukraina ketika menyerahkan senjata nuklirnya sebagai imbalan jaminan dari AS, Rusia, dan Inggris—yang kemudian dinilai gagal. “Mungkin saya agak percaya dengan takhayul, tapi kali ini saya akan mencari tempat lain,” tulis Tusk di akun X resminya.
Hungaria juga kerap dipandang sebagai pihak yang sering memblokir atau meringankan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Heinisch mengatakan banyak pihak di Uni Eropa melihat Orban sebagai semacam “kuda troya” bagi kepentingan Rusia. Meski demikian, ia menilai Eropa bisa kesulitan menolak jika Donald Trump dan Putin sepakat memilih Budapest sebagai lokasi pertemuan.
Turki menguat karena di luar ICC dan punya rekam jejak fasilitasi
Opsi lain yang menguat adalah Turki. Media di Turki mulai berspekulasi mengenai kemungkinan pertemuan Zelenskyy dan Putin di sana, menyusul komunikasi antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Putin pada Rabu (20/08).
Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Putin berterima kasih atas “upaya Erdogan memfasilitasi pembicaraan Rusia-Ukraina di Istanbul”. Turki juga telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan tingkat rendah antara Kyiv dan Moskow pada 2025, termasuk pertukaran tahanan.
Secara geopolitik, Turki berada di persimpangan Eropa dan Asia dan memiliki garis pantai di Laut Hitam, seperti Rusia dan Ukraina. Turki adalah anggota NATO, tetapi bukan bagian Uni Eropa dan tidak menandatangani Statuta ICC. Meski memasok senjata ke Ukraina, Turki tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow.
Opsi di luar Eropa: Arab Saudi dan Qatar
Kemungkinan lokasi di luar Eropa juga disebut, terutama Arab Saudi dan Qatar. Keduanya memiliki rekam jejak sebagai mediator internasional dan bukan anggota ICC.
Pada awal 2025, pejabat Ukraina, AS, dan Rusia mengadakan pembicaraan di Jeddah, Arab Saudi, yang berakhir dengan keputusan Washington untuk kembali berbagi informasi intelijen kepada Kyiv. Sementara itu, Qatar disebut telah memediasi pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan Rusia dan Ukraina untuk memulangkan sejumlah anak.
Meski demikian, Uni Eropa sebelumnya mendorong negara-negara Teluk untuk lebih kritis terhadap Moskow, memperketat pengawasan terhadap pelanggaran sanksi, serta meningkatkan dukungan kepada Ukraina. Dengan berbagai pertimbangan hukum dan politik yang saling bertabrakan, penentuan lokasi pertemuan berpotensi menjadi salah satu ujian utama sebelum negosiasi damai dapat benar-benar dimulai.
