Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio menilai dinamika global yang berkembang saat ini menempatkan laut sebagai arena strategis perebutan pengaruh antarnegara. Menurutnya, kawasan Indo-Pasifik menjadi episentrum ketegangan global, dipicu konflik terbuka maupun potensi konflik antarkekuatan besar.
Marsetio menyebut sejumlah eskalasi internasional—mulai dari perang Rusia–Ukraina, konflik di Timur Tengah, hingga potensi konflik di Laut China Selatan dan Selat Taiwan—berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan maritim dunia. Pernyataan itu disampaikan dalam kuliah umum bertema “Transformasi Strategi Kemaritiman dalam Dinamika Geopolitik Kawasan” yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BPPSDM KP di Politeknik AUP Jakarta.
Ia menegaskan, laut kini bukan semata jalur transportasi, melainkan ruang strategis yang menentukan arus logistik, energi, dan ekonomi global. Dalam konteks tersebut, Marsetio menyoroti posisi Indonesia yang dinilainya sangat strategis karena berada di jalur choke points dunia, khususnya Selat Malaka yang dilalui lebih dari 90 ribu kapal per tahun dan menjadi jalur penting distribusi energi global.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut juga dibarengi tantangan, mulai dari kepadatan lalu lintas pelayaran, potensi konflik, hingga kerentanan terhadap gangguan keamanan dan lingkungan. Marsetio menyatakan Indonesia bukan hanya penonton dalam geopolitik maritim, melainkan pihak yang dapat menentukan keseimbangan.
Menanggapi hal itu, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menekankan perlunya transformasi strategi kemaritiman yang dimulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM). Ia menilai tantangan geopolitik tidak cukup dijawab melalui kebijakan atau infrastruktur saja, tetapi membutuhkan SDM yang andal, berwawasan global, adaptif, serta mampu membaca perubahan.
Nyoman juga menekankan bahwa strategi kemaritiman tidak hanya berkaitan dengan pengamanan laut, tetapi juga pemanfaatan laut untuk memperkuat ketahanan pangan, ekonomi, dan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Ia menyampaikan KKP mendorong pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru yang mengintegrasikan keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.
Menurutnya, sejumlah program seperti kampung nelayan modern, pengembangan budi daya terintegrasi, serta penguatan konektivitas maritim menjadi bagian dari langkah konkret menghadapi disrupsi global. Ia menambahkan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan perlu bertransformasi agar selaras dengan kebutuhan industri dan dinamika geopolitik, dengan tujuan tidak sekadar menyiapkan tenaga kerja, tetapi membentuk pelaku utama pembangunan maritim yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.
Kuliah umum tersebut disebut menjadi momentum untuk membangun kesadaran strategis generasi muda maritim bahwa laut merupakan masa depan Indonesia, bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga pilar kedaulatan dan kekuatan bangsa di tengah persaingan global. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan laut sebagai pilar kedaulatan dan masa depan bangsa yang perlu dikelola secara berkelanjutan dengan dukungan SDM unggul.
