Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 resmi dibuka di Provinsi Cebu, Filipina, pada Jumat, 8 Mei 2026. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin 11 negara anggota ASEAN untuk membahas isu-isu strategis di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Dalam agenda KTT kali ini, ketahanan energi menjadi salah satu fokus utama, bersama ketahanan pangan serta keamanan warga negara ASEAN yang tersebar di berbagai belahan dunia. Isu-isu tersebut mengemuka seiring meningkatnya tekanan global yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan.
Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos, yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN 2026, menegaskan KTT berlangsung di tengah tantangan besar yang membutuhkan tindakan kolektif dan visioner dari seluruh anggota. Ia menyoroti situasi di Timur Tengah yang disebutnya semakin bergejolak dan telah memberi dampak pada kawasan.
“Situasi yang semakin bergejolak di Timur Tengah telah berdampak pada kawasan kita, menantang kita untuk tetap lincah dalam menghadapi ketidakpastian yang mengancam gaya hidup, mata pencaharian, dan nyawa,” ujar Marcos Jr. Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat di negara-negara ASEAN menaruh harapan agar para pemimpin mampu menjaga stabilitas di tengah krisis global. “Banyak dari rekan senegara kita terus berharap kepada kita, para pemimpin mereka, tidak hanya untuk stabilitas, tetapi juga untuk ketenangan dan harapan,” katanya.
KTT ASEAN ke-48 berlangsung pada saat dunia menghadapi ketegangan geopolitik yang tinggi, terutama akibat konflik di Timur Tengah. Konflik tersebut berdampak pada pasokan minyak global, termasuk melalui penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi pengiriman minyak dan energi. Kondisi ini menambah ketidakpastian di pasar energi dunia dan ikut memengaruhi stabilitas pasokan energi di Asia Tenggara.
Ketergantungan Asia Tenggara pada impor energi dari Timur Tengah membuat kawasan rentan terhadap gejolak geopolitik. Marcos menilai memburuknya situasi di kawasan konflik memberi tekanan besar terhadap pasokan dan harga energi bagi negara-negara anggota, dengan efek berantai ke sektor ekonomi dan sosial.
Penutupan Selat Hormuz yang disebut dilakukan Iran dalam konteks eskalasi perang di Timur Tengah dinilai berdampak langsung pada jalur pengiriman minyak global. Gangguan pada jalur strategis tersebut mempersulit kelancaran pasokan minyak mentah dan produk energi lainnya menuju Asia Tenggara, sekaligus memicu kenaikan harga energi secara global.
Bagi negara-negara ASEAN, kenaikan harga minyak dan energi dinilai menambah tekanan ekonomi. Dampaknya terlihat pada meningkatnya biaya produksi serta inflasi harga barang dan jasa, yang dirasakan pelaku usaha maupun konsumen. Negara yang lebih bergantung pada impor energi menghadapi tekanan lebih besar, yang berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya risiko sosial, termasuk penurunan daya beli.
Di luar aspek ekonomi, krisis energi juga dipandang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ketidakpastian pasokan berpotensi memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari keterbatasan akses listrik hingga naiknya biaya kebutuhan pokok. Marcos menekankan dampak domino gangguan energi telah mengubah cara masyarakat bekerja, berbisnis, dan menjalani kehidupan, sehingga perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi ketidakstabilan yang lebih luas.
Dalam pembahasan strategi, ASEAN menempatkan diversifikasi sumber dan rute energi sebagai salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari satu wilayah tertentu. Upaya ini juga dikaitkan dengan penguatan infrastruktur energi yang lebih terhubung di dalam kawasan agar distribusi lebih fleksibel saat terjadi gangguan pasokan global.
KTT ini turut menyoroti percepatan pengembangan energi terbarukan dan teknologi hijau sebagai bagian dari agenda jangka panjang ketahanan energi. Negara-negara anggota didorong memperluas investasi pada energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi, serta mendorong inovasi termasuk kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Sejalan dengan agenda transisi energi, Indonesia dan Filipina menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk kerja sama pengembangan industri nikel strategis. Nikel dipandang penting bagi produksi baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan. Kerja sama ini juga memunculkan gagasan pembentukan “Indonesia-Philippines Nickel Corridor” yang diharapkan dapat memperkuat rantai pasok nikel sekaligus mendukung transisi energi di tingkat regional.
