Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia pada triwulan I 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah. Memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik tersebut disebut masih menjadi faktor utama yang mendorong volatilitas, terutama melalui lonjakan harga energi.
KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan akan terus mencermati perkembangan dan melakukan asesmen forward looking terhadap kinerja perekonomian serta sektor keuangan. Upaya mitigasi juga akan dilakukan secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun bersama kementerian/lembaga lain.
Pernyataan tersebut merujuk pada rapat berkala KSSK II tahun 2026 yang digelar pada Senin, 27 April 2026. Dalam siaran pers KSSK yang dirilis Kamis (7/5), disebutkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dan mencerminkan daya tahan di tengah dinamika global.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,39% yoy. KSSK menyebut pertumbuhan tersebut didorong oleh akselerasi belanja pemerintah, terutama melalui belanja prioritas yang turut mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.
Konsumsi rumah tangga dinilai tumbuh tinggi seiring kepercayaan konsumen yang terjaga dan meningkatnya aktivitas ekonomi pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). KSSK juga mencatat adanya dukungan stimulus dan bantuan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, konsumsi pemerintah disebut tumbuh signifikan untuk mendorong program prioritas, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat. KSSK menyampaikan akselerasi belanja dilakukan sejak awal tahun dan diharapkan memberikan multiplier effect yang lebih kuat pada periode berikutnya.
Dari sisi investasi, KSSK menilai pertumbuhan ditopang mulai berjalannya proyek hilirisasi Danantara serta pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas pemerintah. Kinerja ekonomi triwulan I 2026 juga disebut didukung oleh aktivitas manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansi, dengan indeks pada Maret 2026 tercatat 50,1. Penjualan ritel pada Maret 2026 tumbuh positif 2,4% yoy, sementara neraca perdagangan melanjutkan tren surplus dengan catatan surplus USD3,3 miliar pada Maret 2026.
KSSK menambahkan, efektivitas koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan tercermin dari pertumbuhan M0 (uang primer) nonadjusted sebesar 11,8% yoy pada Maret 2026, serta biaya dana perbankan yang dinilai semakin efisien.
Dengan perkembangan tersebut, KSSK memprakirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 dapat mencapai 5,4% atau lebih. Proyeksi ini disebut ditopang sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK untuk menjaga momentum pertumbuhan.
KSSK juga menyoroti penguatan sinergi dalam upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi antara pemerintah, Danantara, serta lembaga keuangan dalam pelaksanaan program prioritas. Presiden Prabowo Subianto disebut telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) guna mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Satgas tersebut menghadirkan layanan Kanal Debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Hingga April 2026, Satgas disebut telah menggelar delapan sidang untuk menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha.
Dalam pernyataannya, KSSK menegaskan komitmen untuk meningkatkan sinergi, memperkuat respons kebijakan terkoordinasi (coordinated policy response), serta meningkatkan kewaspadaan guna memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan (SSK). KSSK juga menyatakan dukungan terhadap sektor riil, program Asta Cita, serta program prioritas lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
