Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang triwulan I 2026 tetap terjaga, meski volatilitas pasar keuangan global meningkat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada Senin, 27 April 2026. KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menegaskan akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan sektor keuangan global maupun domestik secara forward looking.
KSSK menilai konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga energi dan mengganggu rantai pasok perdagangan global. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari 3,4% pada 2025. Sementara itu, inflasi global diproyeksikan naik menjadi 4,4% dari 4,1%, sesuai prakiraan International Monetary Fund dalam laporan World Economic Outlook April 2026.
Kenaikan tekanan inflasi global dinilai mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter, termasuk penurunan Fed Funds Rate di Amerika Serikat. Di pasar keuangan, volatilitas meningkat akibat aksi flight to safety yang mendorong penguatan dolar AS dan menekan arus modal ke negara berkembang.
Di tengah situasi tersebut, KSSK menilai ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61% secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,39%.
Pertumbuhan ini didorong percepatan belanja pemerintah melalui program prioritas nasional yang berdampak pada konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh kuat ditopang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), stimulus pemerintah, serta bantuan sosial untuk menjaga daya beli.
Konsumsi pemerintah meningkat signifikan melalui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Sementara investasi tumbuh tinggi seiring mulai berjalannya proyek hilirisasi Danantara serta pembangunan infrastruktur pendukung program prioritas pemerintah.
Dari sisi indikator aktivitas, sektor manufaktur tercatat masih berada di zona ekspansi dengan PMI manufaktur Maret 2026 di level 50,1. Penjualan ritel tumbuh 2,4% yoy, sedangkan neraca perdagangan kembali mencatat surplus sebesar USD3,3 miliar pada Maret 2026.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai 5,4% atau lebih tinggi. Pemerintah bersama lembaga anggota KSSK juga memperkuat sinergi untuk menjaga penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi.
Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) guna mempercepat proyek strategis dan mengatasi hambatan investasi. Hingga April 2026, satgas tersebut telah menggelar delapan sidang dan menangani sejumlah isu strategis, termasuk proyek LNG Abadi Masela, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sertifikasi SNI, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha.
Di sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada Januari–Maret 2026 mencatat surplus USD5,5 miliar yang ditopang surplus perdagangan nonmigas. Namun, pada triwulan I 2026 terjadi arus keluar modal asing (net outflows) sebesar USD1,7 miliar seiring tingginya ketidakpastian global.
Nilai tukar rupiah pada akhir Maret 2026 tercatat Rp16.995 per dolar AS, melemah 1,88% dibanding akhir 2025. Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia memperkuat intervensi valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF) offshore. Langkah tersebut disebut membantu menjaga stabilitas rupiah di level Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026.
Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tetap tinggi sebesar USD148,2 miliar atau setara pembiayaan enam bulan impor.
Sementara itu, inflasi nasional dinilai masih terkendali dalam target pemerintah 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026 tercatat 2,42% yoy, turun dari Maret 2026 yang sebesar 3,48% yoy. Penurunan ini didorong terkendalinya inflasi inti, volatile food, dan administered prices berkat kecukupan pasokan pangan, normalisasi permintaan pasca-Lebaran, serta kebijakan subsidi BBM dan listrik pemerintah.
Ke depan, KSSK menyatakan optimistis inflasi 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan melalui sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia serta penguatan program ketahanan pangan nasional.
