SEOUL — Pemerintah Korea Selatan memperketat penerapan rotasi kendaraan pada hari kerja di sektor publik untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak di tengah ketegangan di Timur Tengah.
Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan menyatakan pada Selasa (24/3) bahwa kebijakan itu mulai diberlakukan pada Rabu, disertai peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan di lingkungan sektor publik.
Skema pembatasan kendaraan ditentukan berdasarkan digit terakhir pelat nomor yang dibagi menjadi lima kelompok. Setiap kelompok dilarang beroperasi pada hari kerja tertentu. Kebijakan ini sebenarnya sudah diterapkan sebelumnya, namun pelaksanaannya dinilai masih longgar.
Kendaraan listrik dan kendaraan hidrogen dikecualikan dari pembatasan tersebut. Kementerian juga akan mendistribusikan pedoman pelaksanaan kepada sektor publik serta mendorong penerapan sanksi bagi lembaga yang tidak mematuhi aturan.
Selain pengetatan di sektor publik, pemerintah menyarankan sektor swasta untuk secara sukarela mengikuti program rotasi kendaraan. Jika peringatan krisis sumber daya nasional Level 3 diberlakukan, pemerintah akan mempertimbangkan menjadikannya kewajiban bagi sektor swasta.
Menurut kementerian, langkah ini diambil setelah pemerintah menaikkan status kewaspadaan menjadi Level 2 dalam sistem peringatan empat tingkat pada pekan lalu. Pemerintah juga meminta 50 perusahaan dengan konsumsi minyak terbesar untuk menyusun rencana penghematan energi, serta menyiapkan insentif bagi perusahaan yang berhasil menurunkan konsumsi energi.
Di sisi lain, lembaga publik dan perusahaan besar diminta menyesuaikan jam kerja guna mengurangi beban lalu lintas dan konsumsi energi. Pemerintah juga berencana melonggarkan pembatasan pembangkit listrik tenaga batu bara saat tingkat debu halus rendah, serta mendorong pengoperasian kembali lima reaktor nuklir yang tengah menjalani perawatan.
