Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., MA, menghadiri undangan resmi Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan tokoh pesantren di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan tersebut digagas Presiden Prabowo untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen keumatan dalam menyikapi isu-isu strategis nasional maupun global, dengan perhatian khusus pada situasi Palestina.
Dalam keterangan pers seusai pertemuan, Zaitun menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden yang membuka ruang dialog dan transparansi mengenai dinamika geopolitik internasional serta peran aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral.
“Kami sangat bersyukur karena mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari presiden mengenai kondisi geopolitik dunia saat ini, serta alasan mengapa beliau menerima ajakan untuk terlibat dalam forum tersebut,” ujar Zaitun.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia disebut tergabung dalam koalisi delapan negara Islam—terdiri dari negara Arab dan non-Arab seperti Turki, Pakistan, dan Indonesia—yang sejak Sidang Umum PBB aktif berdialog dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menghentikan kekerasan di Gaza.
Menurut Zaitun, salah satu hasil komunikasi para pemimpin negara Islam tersebut adalah terwujudnya gencatan senjata yang kemudian dikuatkan di Mesir pada Oktober 2025. “Salah satu capaian yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah bahwa komunikasi delapan pemimpin negara Islam ini dengan Donald Trump berhasil mewujudkan gencatan senjata yang kemudian dikuatkan di Mesir pada Oktober 2025,” katanya.
Meski demikian, Zaitun menyebut pelanggaran masih terjadi. Ia menilai intensitas serangan berkurang dan bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza dengan lebih lancar.
Lebih lanjut, ia menegaskan perjuangan umat Islam tidak boleh berhenti sampai kekerasan benar-benar dihentikan dan kemerdekaan Palestina terwujud. “Perdamaian tanpa keadilan dan tanpa kemerdekaan hanya akan melahirkan tekanan berkepanjangan dan menjadikan Palestina seolah tetap terjajah,” ujarnya.
Wahdah Islamiyah menyatakan komitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah, termasuk melalui jalur diplomasi dan advokasi publik. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang penyampaian aspirasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam lainnya sebagai bagian dari upaya sinergi antara kekuatan keumatan dan kepemimpinan nasional.
