Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali memicu kekhawatiran global. Konflik yang belum menunjukkan tanda mereda itu mulai berdampak ke sektor energi, ditandai dengan lonjakan harga minyak dunia dan meningkatnya risiko krisis energi secara global.
Gangguan pada jalur pelayaran strategis serta potensi kebijakan proteksionisme dari negara-negara produsen minyak disebut menjadi faktor yang menekan pasokan. Dampaknya terlihat di pasar minyak. Per 29 April 2026, harga minyak mentah jenis WTI tercatat bertahan di atas USD 99 per barel, naik sekitar 71,17% secara tahunan. Sementara itu, minyak mentah Brent menembus USD 111 per barel, meningkat 82,62% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan harga tersebut menempatkan Indonesia pada posisi rentan. Sebagai negara net importir energi, lonjakan harga minyak berpotensi menambah tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta neraca perdagangan. Pada saat yang sama, kebutuhan energi domestik terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
Merespons potensi dampak itu, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipatif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan penghematan energi melalui penerapan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN), disertai imbauan serupa untuk sektor swasta.
Airlangga menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat hingga Rp6,2 triliun dari sisi kompensasi bahan bakar minyak (BBM) yang ditanggung APBN. Selain itu, penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan dapat mencapai Rp59 triliun.
Di sisi pasokan, pemerintah juga memperkuat kerja sama internasional. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow, Rusia pada April 2026 untuk memperkuat hubungan bilateral di sektor energi dan ekonomi. Dalam kunjungan itu, Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dari pertemuan tersebut, Indonesia memperoleh komitmen pasokan minyak mentah hingga 150 juta barel dari Rusia. Kesepakatan awal mencakup 100 juta barel dengan harga khusus, kemudian ditambah 50 juta barel sebagai bagian dari penguatan kerja sama energi kedua negara.
Langkah ini menjadi strategi jangka pendek pemerintah untuk menjaga ketahanan energi di tengah gejolak global. Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan tiga strategi utama. Pertama, optimalisasi lifting atau produksi minyak dan gas nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Kedua, diversifikasi energi melalui perluasan program biodiesel B50 berbasis kelapa sawit guna menekan impor solar. Ketiga, pengembangan bioetanol melalui skema E20 sebagai campuran bensin.
Pemerintah juga mulai mengurangi ketergantungan pada impor LPG dengan mengembangkan energi substitusi, seperti dimethyl ether (DME) berbasis batu bara dan compressed natural gas (CNG). Upaya ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi rumah tangga apabila pasokan LPG global terganggu.
Di tengah ketidakpastian global, ketahanan energi menjadi isu strategis yang kian mendesak. Bagi Indonesia, tantangannya tidak hanya memastikan ketersediaan pasokan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan eksternal yang semakin kompleks.
