JAKARTA — Serangan rudal dan drone menghantam fasilitas penyulingan minyak strategis di Uni Emirat Arab (UEA), memicu kekhawatiran baru atas rapuhnya situasi geopolitik pascagencatan senjata di Timur Tengah. Serangan tersebut dilaporkan melumpuhkan sebagian kawasan industri dan menimbulkan kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok energi.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan serangan yang menyasar infrastruktur sipil berisiko memperburuk ketegangan dan mengganggu upaya menjaga perdamaian. Dalam pernyataan resmi di platform X pada Rabu (6/5/2026), Kemlu RI menyoroti potensi dampak yang dapat meluas hingga ke luar kawasan.
“Serangan tersebut berisiko meningkatkan ketegangan, melanggar kesepakatan gencatan senjata, dan mengganggu rantai pasok dan keamanan energi global, yang dampaknya dapat meluas hingga ke negara-negara di luar kawasan,” tulis Kemlu RI.
Pemerintah Indonesia juga mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri serta mematuhi norma hukum internasional. Indonesia menyatakan siap mendukung langkah-langkah de-eskalasi dan mendorong dialog untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan.
“Indonesia siap mendukung berbagai upaya de-eskalasi dan mengedepankan dialog untuk mendorong terwujudnya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain itu, Kemlu RI mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia yang berada di wilayah UEA agar meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan keamanan dari perwakilan diplomatik setempat.
Terkait insiden di lapangan, laporan Al Jazeera pada Senin (4/5/2026) menyebut otoritas UEA menuding Iran sebagai pihak di balik serangan berupa rudal balistik, misil jelajah, dan drone. Sistem pertahanan udara UEA disebut berhasil mencegat sebagian besar proyektil, namun satu serangan dilaporkan lolos dan memicu kebakaran besar di kawasan Fujairah Petroleum Industries Zone.
Dalam insiden tersebut, tiga warga negara India dilaporkan mengalami luka-luka.
Serangan ini disebut menjadi insiden besar pertama sejak Amerika Serikat dan Iran menyepakati penghentian kontak senjata pada 8/4/2026. Ketegangan kembali meningkat setelah Washington mengerahkan militer untuk mengawal iring-iringan kapal tanker melintasi Selat Hormuz, jalur maritim yang sebelumnya sempat lumpuh total ketika pecah perang besar pada akhir Februari.
Pemerintah UEA mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan. Sementara itu, Iran melalui media pemerintah membantah tuduhan tersebut dan menuding aktivitas militer Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai pemicu provokasi.
