Perkembangan teknologi digital dinilai telah mengubah cara diplomasi dijalankan di tingkat global. Proses negosiasi dan komunikasi internasional yang sebelumnya banyak berlangsung di ruang pertemuan tertutup, kini juga terjadi di ruang publik digital yang dipenuhi pertarungan opini dan persepsi.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Hartyo Harkomoyo, dalam Seminar “Peran Engagement Publik dalam Diplomasi Digital Indonesia” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (28/10). Kegiatan yang digelar Program Studi Hubungan Internasional UMY bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Diplomasi Publik Kemlu RI itu menghadirkan akademisi dan praktisi untuk membahas peran publik dalam strategi diplomasi digital Indonesia di era keterbukaan informasi global.
Hartyo menjelaskan, paradigma kekuasaan dunia turut bergeser seiring menguatnya peran informasi. Jika sebelumnya pengaruh global banyak ditentukan oleh penguasaan sumber daya alam atau kekuatan militer, saat ini kemampuan mengelola informasi dan membentuk persepsi publik internasional menjadi faktor yang kian menentukan.
“Di dunia digital ini, yang dimainkan adalah persepsi dan opini. Siapa yang menguasai opini, dialah yang menguasai dunia. Kalau dulu penguasa minyak adalah penguasa dunia, kini yang menguasai informasi yang menentukan arah global,” kata Hartyo di hadapan mahasiswa Hubungan Internasional UMY.
Ia menilai Indonesia berada di jalur yang tepat dalam mengembangkan diplomasi digital. Mengacu pada Digital Diplomacy Index yang menilai kemampuan negara-negara anggota G20, Indonesia menempati peringkat keempat. Hartyo menyebut terdapat peningkatan signifikan pada aspek format proficiency, yakni kemampuan memainkan narasi digital di berbagai platform media sosial.
Meski demikian, ia mengakui masih ada ruang perbaikan, terutama dalam aspek diplomatic centrality atau keterhubungan strategis antarnegara besar. Menurutnya, Indonesia dinilai sudah unggul dalam memainkan narasi, namun perlu memperkuat konektivitas global agar diplomasi digital memiliki dampak yang lebih strategis dan berkelanjutan.
Hartyo juga menekankan bahwa diplomasi di era digital tidak lagi menjadi ranah diplomat semata. Keterlibatan publik, termasuk mahasiswa yang aktif di media sosial, disebut menjadi bagian dari diplomasi digital.
“Keterlibatan publik dalam menyebarkan narasi positif tentang Indonesia merupakan bagian dari diplomasi digital itu sendiri. Kita ingin mendengar pandangan masyarakat luas tentang dunia masa depan dan bagaimana peran diplomat akan berkembang,” ujarnya.
Sebagai alumni Hubungan Internasional UMY, Hartyo menilai kampus memiliki peran strategis dalam membentuk literasi diplomasi digital dan kemampuan berpikir kritis generasi muda terhadap isu global. Melalui kegiatan akademik semacam ini, mahasiswa diharapkan memahami bahwa diplomasi modern tidak hanya berkaitan dengan negosiasi politik, tetapi juga pengelolaan komunikasi, citra, dan reputasi bangsa di tengah kompetisi global.
