JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menyinggung ketegangan di Teluk Hormuz yang dinilai berpengaruh pada pasokan minyak dunia, sehingga menambah tekanan terhadap kondisi ekonomi.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta Selatan, Rabu (18/3), Kalla mengatakan pemerintah berada pada pilihan sulit dalam menentukan kebijakan fiskal. “Pemerintah mengalami dilema. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan kondisi ini, yaitu mengurangi belanja atau menaikkan penerimaan,” ujarnya.
Menurut Kalla, upaya meningkatkan penerimaan negara tidak mudah ketika ekonomi melambat. Ia menjelaskan bahwa penurunan aktivitas ekonomi akan berdampak pada penerimaan pajak. “Kalau ekonomi menurun, pajak juga menurun. Jadi opsinya tinggal mengurangi belanja atau menaikkan defisit melalui utang,” katanya.
Kalla menilai pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto cenderung memilih langkah menekan belanja agar defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 3 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa pengurangan belanja dapat menimbulkan konsekuensi besar, terutama pada sektor-sektor utama.
Ia menyebut sejumlah pos yang berpotensi terdampak, seperti transfer ke daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertahanan. “Kalau belanja daerah dikurangi, pembangunan di daerah akan terganggu. Kalau pendidikan dikurangi, kualitas pendidikan bisa menurun. Begitu juga dengan kesehatan dan infrastruktur,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Kalla menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya hanya memiliki tiga opsi kebijakan: meningkatkan utang untuk menutup defisit, mengurangi belanja, atau mengombinasikan keduanya. “Kalau penerimaan menurun, maka selisihnya ditutup dengan utang, atau belanjanya yang diturunkan. Itu saja pilihannya,” pungkasnya.
