Pemerintah Iran memanggil perwakilan negara-negara Uni Eropa di Teheran untuk menyampaikan protes resmi atas pernyataan yang dinilai bersifat “intervensionis” terkait program nuklir Iran serta sengketa tiga pulau dengan Uni Emirat Arab (UEA).
Menurut laporan media lokal, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht Ravanchi menyerahkan nota diplomatik kepada para duta besar dan kepala misi Uni Eropa di Teheran. Ravanchi menilai pernyataan Uni Eropa melanggar prinsip dasar kedaulatan nasional dan integritas teritorial Iran.
Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa protes tersebut merupakan respons atas pernyataan akhir Pertemuan Dewan dan Menteri Gabungan ke-29 Uni Eropa dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang digelar di Kuwait pada Senin lalu.
Dalam pertemuan itu, Uni Eropa dan GCC meminta Iran mengakhiri pendudukannya atas tiga pulau yang disengketakan, yakni Tunb Besar, Tunb Kecil, dan Abu Musa. Selain itu, blok Eropa juga mendorong Iran untuk kembali bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terkait program nuklirnya.
Ravanchi mengecam keras pernyataan tersebut dan menyebut posisi Uni Eropa telah mencederai prinsip hubungan internasional yang menghormati kedaulatan negara. Ia menegaskan bahwa ketiga pulau itu merupakan bagian sah dari wilayah Iran.
Iran diketahui memperkuat kendali atas Tunb Besar, Tunb Kecil, dan Abu Musa pada November 1971, tidak lama setelah Inggris menarik diri dari kawasan tersebut dan sebelum berdirinya Uni Emirat Arab. Sementara itu, UEA memandang Iran sebagai pihak yang melakukan pendudukan dan terus menempuh jalur diplomasi serta organisasi internasional untuk mengupayakan pengembalian ketiga pulau tersebut.
