Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengguncang stabilitas pasokan energi global serta memicu ketidakpastian harga minyak dunia. Bagi Indonesia yang berstatus importir minyak neto, situasi ini dinilai meningkatkan kerentanan terhadap lonjakan harga yang dapat menekan ruang fiskal dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah menilai, tanpa langkah antisipatif, kenaikan biaya energi berpotensi mengerek ongkos logistik dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan perlindungan fiskal dan strategi pengelolaan energi dipandang penting agar ekonomi domestik tidak terseret ke dalam krisis.

Salah satu titik perhatian utama berada di Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan sekitar 20 persen perdagangan minyak global dan kini berada dalam pengawasan ketat Iran. Pemerintah melihat dinamika ini sebagai momentum untuk mempertegas agenda kedaulatan energi, dengan penghematan diposisikan sebagai langkah mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada gejolak harga energi internasional.

Strategi yang disusun menggabungkan efisiensi domestik, diversifikasi pasokan, diplomasi energi, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih. Pemerintah menargetkan agar denyut ekonomi nasional tetap stabil tanpa tersandera fluktuasi harga energi global.

Efisiensi di sektor publik

Gerakan efisiensi dimulai dari sektor publik. Pemerintah menyiapkan penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berjalan bersamaan dengan penguatan platform digital, pembatasan perjalanan dinas, serta optimalisasi operasional gedung perkantoran.

Kebijakan ini disebut bukan semata respons darurat, melainkan bagian dari modernisasi birokrasi berbasis digital untuk menekan mobilitas fisik yang berkontribusi pada konsumsi bahan bakar transportasi. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mengurangi kebutuhan perjalanan tanpa mengganggu koordinasi antarlembaga.

Di sektor pendidikan, pemerintah menyesuaikan pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran. Namun, kegiatan praktikum tetap diarahkan berlangsung tatap muka untuk menjaga kualitas kompetensi peserta didik.

Seluruh rangkaian penghematan sektor publik dijadwalkan mulai berjalan efektif pada April 2026, dengan sasaran penurunan konsumsi BBM dan listrik secara konsisten di seluruh instansi negara. Pemerintah juga menyiapkan strategi penghematan energi di bidang pendidikan hingga pelayanan umum sebagai tindak lanjut arahan Presiden.

Opsi kerja fleksibel atau work from home kembali dikaji sebagai langkah yang dinilai dapat menekan mobilitas warga dan konsumsi bahan bakar transportasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan budaya hemat energi sebagai bagian dari ketahanan nasional melalui perubahan perilaku konsumsi.

Di sisi lain, harga BBM bersubsidi disebut dijaga tetap stabil sebagai bantalan sosial. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying yang dapat mengganggu ketersediaan stok.

Pemerintah melaporkan stok BBM nasional berada pada kisaran 21 hingga 25 hari dan terus diperbarui melalui pasokan rutin dari produksi dalam negeri dan impor.

Diversifikasi pasokan energi

Selain efisiensi, pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber impor untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan yang tengah bergejolak. Sebagian impor minyak mentah dialihkan dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, serta membuka opsi dari negara mitra lain seperti Rusia sepanjang memberikan nilai ekonomis yang kompetitif.

Diversifikasi ini ditujukan untuk menurunkan risiko pelayaran di jalur rawan seperti Selat Hormuz, yang disebut sebelumnya menyumbang sekitar 20–25 persen dari total impor nasional.

Dalam penguatan pasokan, Indonesia mengamankan komitmen belanja energi senilai 15 miliar dolar AS melalui perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Strategi ini menekankan pengalihan sumber pasokan tanpa menambah total volume impor nasional.

Komitmen tersebut mencakup pengadaan produk BBM olahan senilai 7 miliar dolar AS, minyak mentah untuk cadangan nasional sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta sektor LPG senilai 3,5 miliar dolar AS. Pemerintah menyebut transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar yang kompetitif dan menguntungkan bagi fiskal.

Pemerintah juga melanjutkan upaya mengejar target Cadangan Penyangga Energi (CPE) selama 90 hari, yang dipandang penting untuk memberi ruang ketahanan jika terjadi gangguan pasokan global secara mendadak di masa depan.

Diplomasi energi dan percepatan transisi

Pemerintah menilai ketahanan energi tidak dapat dibangun sendirian. Karena itu, Indonesia memperkuat diplomasi internasional, terutama dengan negara-negara Indo-Pasifik, untuk menjaga keamanan jalur pelayaran energi global. Komunikasi regional dipandang membantu pemetaan risiko pasar sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia.

Diplomasi juga diarahkan untuk membuka peluang transfer teknologi guna mempercepat pengembangan energi alternatif yang lebih stabil dan bersih. Pemerintah menempatkan transisi energi sebagai pilar, dengan pengurangan ketergantungan pada energi fosil melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Porsi EBT nasional disebut berada di kisaran 15,75 persen hingga akhir tahun lalu. Pemerintah menargetkan bauran EBT meningkat menjadi 17–21 persen pada 2026.

Untuk mempercepat implementasi dan memangkas hambatan birokrasi, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi Nasional. Satgas diarahkan mengejar implementasi energi bersih, termasuk program 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dengan fokus percepatan pembangunan PLTS di sekolah dan desa.

Pemerintah menyebut Indonesia memiliki potensi energi surya hingga 3.217 GW, namun pemanfaatannya masih minim. Karena itu, Satgas memprioritaskan investasi pada infrastruktur hijau untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan kebutuhan energi bersih nasional.

Pembangunan PLTS skala besar juga dipacu, terutama di pulau-pulau terpencil, sebagai upaya pemerataan akses energi bersih di wilayah sulit dijangkau. Selain itu, konversi ke kendaraan listrik dan perluasan produksi bioenergi seperti biodiesel serta bioetanol diprioritaskan untuk menekan impor energi fosil yang membebani devisa. Sektor panas bumi, dengan kapasitas melampaui 2,6 gigawatt, tetap diposisikan sebagai pilar kelistrikan nasional yang berkelanjutan.

Dari sisi keamanan, pengamat Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menekankan pentingnya perlindungan infrastruktur kritis. Ia menilai pengamanan jaringan listrik dan data pemerintahan perlu diperkuat dengan teknologi siber mutakhir karena perang modern kerap diawali upaya melumpuhkan fasilitas vital.

Melalui perpaduan efisiensi, diversifikasi, diplomasi, dan transisi energi, pemerintah menyusun satu rangkaian kebijakan yang disebut terukur. Ketegangan di Selat Hormuz menjadi ujian bagi ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong penataan ulang peta pasokan dan percepatan kemandirian energi di tengah dinamika global.