Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani akta keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP/Dewan Perdamaian) memunculkan perdebatan di dalam negeri. Sejumlah kiai dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menyatakan penolakan, terutama karena BoP disebut sebagai forum bentukan Donald Trump dan dinilai berisiko terhadap perjuangan Palestina.
Penolakan itu mendorong digelarnya pertemuan antara pemerintah dan para tokoh ormas. Dalam forum tersebut, hampir lima puluh pimpinan ormas mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden. Prabowo menegaskan keikutsertaan Indonesia bukan untuk menjadi pengikut, melainkan untuk terlibat sebagai pihak yang memiliki posisi di dalam pengambilan keputusan.
Presiden juga menyampaikan jaminan bahwa Indonesia siap menarik diri apabila BoP berubah menjadi panggung yang melegitimasi penindasan. Sikap ini dinilai penting karena keberatan sebagian ormas—termasuk yang disuarakan melalui Majelis Ulama Indonesia—berangkat dari pengalaman panjang isu Palestina yang kerap ramai di awal melalui forum internasional, namun meredup dalam tindak lanjut.
Di sisi lain, artikel ini menyoroti dinamika di tingkat internasional yang disebut dipengaruhi oleh langkah-langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu digambarkan tidak menjadikan perdamaian sebagai tujuan utama, melainkan sebagai variabel yang dapat diatur sesuai kepentingan politiknya.
Disebutkan bahwa sejak gencatan senjata 10 Oktober, terjadi situasi ketika harapan dunia terhadap masuknya bantuan kemanusiaan tidak berjalan sebagaimana diinginkan. Dalam periode tersebut, hampir lima ratus warga Palestina disebut meninggal. Selain itu, pada musim dingin, Netanyahu disebut menahan karavan tempat berlindung sehingga bayi-bayi di Gaza dilaporkan meninggal bukan karena tembakan, melainkan karena dingin.
Struktur BoP yang dikaitkan dengan rancangan Trump—mulai dari komite eksekutif, komite Palestina, hingga penunjukan jenderal Amerika Serikat sebagai kepala pasukan stabilisasi—dipandang berpotensi mengurangi “veto tak tertulis” Netanyahu atas masa depan Gaza. Ketika Trump mulai membicarakan fase kedua perdamaian setelah fase pertama pertukaran tahanan, termasuk rencana penarikan pasukan Israel dan rekonstruksi, hal itu disebut menjadi alarm bagi Netanyahu.
Contoh yang diangkat adalah situasi di perlintasan Rafah. Saat Trump mengutus Jared Kushner dan Steve Witkoff untuk mendorong pembukaan jalur kemanusiaan, Netanyahu disebut menolak kecuali ada prasyarat tertentu, yakni penyerahan tahanan terakhir berupa jenazah warga Israel. Meski prasyarat tersebut disebut terpenuhi dalam 24 jam, perlintasan Rafah dilaporkan tidak dibuka sepenuhnya. Yang dibuka hanya jalur pejalan kaki dengan keterbatasan, sementara truk bantuan tidak diperkenankan masuk.
Dalam perkembangan di lapangan, artikel ini menyebut sekitar 60% wilayah Gaza telah diratakan. Parit-parit disebut digali untuk mencegah warga kembali, dan strategi scorched earth digambarkan dibungkus dengan retorika keamanan. Netanyahu juga disebut mengandalkan kelelahan publik global sebagai senjata: dunia bisa jenuh, media bisa berpindah isu, dan simpati dapat memudar, sementara proses kemanusiaan tersendat oleh rangkaian syarat dan alasan keamanan.
Di tengah situasi tersebut, langkah Indonesia bergabung dengan BoP diposisikan sebagai pilihan strategis: berada di dalam forum untuk membaca arah proses dan menilai niat para pihak dari dekat, sambil tetap menjaga prinsip. Dalam kerangka itu, Indonesia dinilai perlu mengombinasikan kesabaran, tekanan kolektif, serta keberanian untuk mundur bila proses berubah menjadi alat penindasan.
Artikel ini juga menyebut Netanyahu menolak peran Turki dan Qatar, menolak pasukan asing, serta membangun perlintasan baru di samping Rafah yang sepenuhnya berada dalam kendalinya. Tujuannya disebut mengarah pada kendali mutlak atas situasi. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dipandang sebagai upaya agar proses tidak sepenuhnya ditentukan satu pihak.
Pada akhirnya, sorotan diarahkan pada ujian diplomasi: Indonesia diharapkan tidak hanya mampu masuk ke forum internasional, tetapi juga berani keluar dengan “kepala tegak” jika perdamaian yang dijanjikan tidak lebih dari fatamorgana di atas puing-puing Gaza. Ukuran kredibilitas bangsa, menurut artikel ini, bukan semata jumlah dokumen yang ditandatangani, melainkan dampak nyata bagi kemerdekaan dan keselamatan warga Palestina, termasuk anak-anak yang masih menghadapi kondisi sulit.
