Krisis pupuk global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak ke berbagai negara. Penutupan jalur vital Selat Hormuz oleh Iran disebut mengganggu distribusi pupuk dunia dan mendorong lonjakan harga.

Rektor Perbanas Institute Prof. Hermanto Siregar mengatakan sekitar sepertiga pasokan pupuk global biasanya melewati Selat Hormuz. Menurut dia, gangguan distribusi ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan, terutama di Afrika dan Asia Selatan. “Ketergantungan pada distribusi internasional sangat rentan. Apa yang terjadi saat ini menjadi peringatan serius bagi banyak negara,” ujar Hermanto, Senin (4/5/2026).

Dampak krisis juga dirasakan di Eropa. Perusahaan pupuk SKW Piesteritz di Jerman meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun menghadapi tantangan tingginya harga energi. Hermanto menyebut sekitar 80 persen produksi pupuk bergantung pada gas, sementara harganya melonjak sejak konflik pecah.

Di sisi lain, Indonesia dinilai memiliki bantalan lebih kuat karena ditopang kapasitas produksi pupuk dalam negeri. Total kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 14,65 juta ton per tahun, terdiri dari urea 9,36 juta ton, NPK 4,52 juta ton, ZA 750 ribu ton, dan ZK 20 ribu ton per tahun. Kebutuhan domestik disebut berada di bawah kapasitas tersebut sehingga terdapat ruang surplus yang diperkirakan sekitar 1,5 juta ton pada 2026.

Hermanto menilai kebijakan pemerintah menjadi faktor lain yang memperkuat daya tahan pasokan. Di tengah tekanan global, Presiden Prabowo disebut menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Ia menilai langkah tersebut sebagai respons strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menurut Hermanto, kebijakan itu diambil pada momen krusial. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Ia menyebut kondisi ini membuat harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat.

Pemerintah juga melakukan reformasi struktural melalui Instruksi Presiden dengan memangkas 145 regulasi pupuk untuk mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk dan langsung ke petani. Akses pupuk diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan distribusi menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026.

Hermanto memperkirakan kebijakan tersebut dapat menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Selain itu, lebih dari 16 juta petani disebut mendapat manfaat dari kemudahan akses pupuk dan berkurangnya potensi kelangkaan.

Di sektor hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk menjaga margin keuntungan petani di tengah fluktuasi harga global. Hermanto menilai pendekatan dari hulu ke hilir ini menjadi pembeda kebijakan Indonesia dibanding sejumlah negara lain di kawasan yang masih bergantung pada impor pupuk.

Ia mencontohkan Vietnam yang sangat bergantung pada pasokan pupuk dari China, Filipina yang mengimpor sekitar 75 persen kebutuhannya dari negara tersebut, serta Thailand yang terdampak hingga sebagian petani mulai menunda masa tanam akibat biaya produksi yang meningkat.

Indonesia juga disebut memiliki bantalan tambahan berupa cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton. Hermanto menyebut angka tersebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan dikaitkan dengan konsistensi kebijakan produksi, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Perum Bulog.

Dengan kombinasi subsidi, deregulasi, dan penguatan cadangan, Hermanto menilai Indonesia berada pada posisi lebih kuat untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pupuk global dan ketidakpastian ekonomi dunia. Ia juga menyebut sejumlah negara mulai menjajaki pasokan pupuk dari Indonesia untuk mengamankan kebutuhan mereka, termasuk India yang disebut mengajukan permintaan untuk musim tanamnya dan Australia yang telah membuka kerja sama pasokan sebagai langkah antisipasi gangguan distribusi global.