Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi nonpemerintah (NGO) lebih mengedepankan pendekatan peace building atau membangun perdamaian, ketimbang peace making, dalam merespons konflik kemanusiaan di kawasan ASEAN.
Pernyataan itu disampaikan Haedar dalam Sidang Terbuka Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (12/5/2026).
Haedar yang juga Guru Besar Ilmu Sosiologi menjelaskan, upaya menciptakan perdamaian secara formal atau peace making merupakan kewenangan negara dan lembaga internasional yang memiliki otoritas diplomatik serta politik. “Kalau dianya menyeberang ke peace making, itu nggak bisa. Karena itu peran negara dan institusi-institusi yang punya otoritas,” ujarnya.
Menurut Haedar, organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah lebih tepat mengambil peran membangun perdamaian melalui pendekatan kemanusiaan, pendidikan, dialog sosial, serta penguatan solidaritas masyarakat yang terdampak konflik.
Ia mencontohkan keterlibatan Muhammadiyah dalam penanganan krisis kemanusiaan Rohingya. Meski memiliki posisi yang berbeda dengan pemerintah, Muhammadiyah tetap membangun kerja sama dan kolaborasi dalam membantu korban konflik.
Haedar menilai penghentian konflik bukan perkara mudah karena melibatkan beragam kepentingan politik, ekonomi, serta geopolitik internasional. “Bahwa kemudian kita tidak bisa menghentikan konflik, jangan kan ormas, negara pun tidak bisa menghentikan konflik sebesar itu,” katanya.
Ia juga menyinggung berbagai konflik global yang hingga kini belum mampu dihentikan oleh lembaga internasional. “Siapa yang bisa menghentikan Amerika, Israel menggempur Iran atau juga terjadi perang akibat aksi-aksi? Mestinya kan PBB atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas,” sambungnya.
Karena itu, Haedar menilai kurang tepat apabila organisasi masyarakat dituntut menghentikan perang secara langsung. Ia menyebut langkah yang dapat dilakukan organisasi kemasyarakatan lebih banyak berupa seruan moral, diplomasi kemanusiaan, dan penguatan solidaritas lintas bangsa.
Meski demikian, Muhammadiyah tetap terlibat dalam berbagai upaya perdamaian. Haedar menyebut Muhammadiyah pernah mengambil peran lebih jauh dalam konflik di Filipina, namun tetap melalui jalur diplomasi pemerintah. “Mungkin ada yang bisa waktu itu kita lakukan di Filipina, kita bisa peace making, tapi tetap lewat negara, lewat diplomasi ke Filipina maupun Indonesia. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan,” tuturnya.
Melalui pendekatan peace building, Muhammadiyah selama ini aktif dalam aksi kemanusiaan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pendampingan masyarakat di wilayah konflik sebagai bagian dari upaya membangun perdamaian berkelanjutan di tingkat regional maupun global.
