Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional setelah menandatangani perintah eksekutif yang ditujukan untuk menjaga keamanan energi negara itu. Kebijakan tersebut diambil di tengah guncangan pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah dan penutupan efektif Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi perdagangan minyak dan gas.
Marcos menyatakan langkah ini diperlukan karena ancaman terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi Filipina dinilai semakin dekat. Filipina disebut menjadi negara pertama yang menetapkan darurat energi nasional sebagai respons atas situasi tersebut.
Menurut laporan BBC, Filipina mengimpor sekitar 98% kebutuhan minyaknya dari kawasan Teluk. Sejak perang pecah pada 28 Februari, harga bensin dan solar di Filipina dilaporkan meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada hari Selasa, harga kedua jenis bahan bakar itu kembali melonjak dan tetap berada di atas dua kali lipat dibandingkan level sebelum perang pada Februari.
Marcos menjelaskan bahwa status darurat memberi kewenangan hukum kepada pemerintah untuk mengambil berbagai kebijakan guna memastikan stabilitas energi sekaligus melindungi perekonomian secara luas. Berdasarkan perintah tersebut, pemerintah membentuk sebuah komite untuk mengawasi distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan barang kebutuhan pokok lainnya agar tetap berjalan tertib.
Selain itu, pemerintah juga diberi wewenang untuk membeli langsung bahan bakar dan produk minyak bumi guna memperkuat cadangan pasokan. Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.
Kebijakan ini muncul setelah sejumlah senator mendesak Marcos untuk mengakui kondisi darurat yang dihadapi keluarga-keluarga di Filipina akibat lonjakan harga minyak. Sejak konflik di Timur Tengah dimulai, pemerintah juga telah menyalurkan subsidi kepada pengemudi transportasi, mengurangi layanan feri, serta menerapkan sistem kerja empat hari bagi pegawai negeri untuk menghemat penggunaan bahan bakar.
Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Energi Sharon Garin menyebut Filipina hanya memiliki cadangan bahan bakar sekitar 45 hari. Garin juga mengatakan Filipina akan sementara waktu lebih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi, sebagai respons terhadap melonjaknya biaya gas alam cair (LNG).
Asia disebut menjadi kawasan yang sangat terdampak oleh blokade Selat Hormuz. Tahun lalu, hampir 90% minyak dan gas yang melewati jalur tersebut ditujukan ke wilayah ini.
