Para pemimpin Eropa dilaporkan bergerak menuju persetujuan untuk mengalirkan dana pinjaman senilai 140 miliar euro kepada Ukraina, dengan jaminan berupa aset bank sentral Rusia yang dibekukan. Langkah ini dipandang penting agar Ukraina dapat terus mempertahankan upaya pertahanannya di tengah konflik.
Proposal yang diajukan Komisi Eropa tersebut sebelumnya dibahas dalam pertemuan menteri keuangan G7 di Washington pekan lalu. Rencana itu dijadwalkan menjadi salah satu topik pembahasan pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis (23/10/2025). Namun, partisipasi Amerika Serikat dalam skema ini disebut masih belum pasti.
Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski menyatakan bahwa pembahasan mengenai penggunaan aset Rusia yang dibekukan mengarah pada penyelesaian yang dinilai memuaskan. Ia juga menekankan pilihan antara menggunakan dana dari pihak yang disebut agresor atau menggunakan dana negara-negara sendiri.
Dalam rencana yang dipaparkan Komisi Eropa, Uni Eropa akan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina sebesar 140 miliar euro. Pinjaman itu didasarkan pada aset Rusia yang dibekukan dan disimpan di lembaga keuangan seperti Euroclear. Skema tersebut dibangun dengan asumsi bahwa ketika konflik berakhir, Rusia akan menggunakan aset itu untuk membayar reparasi perang.
Seorang pejabat senior Uni Eropa menegaskan bahwa usulan tersebut bukanlah penyitaan aset. Artinya, skema itu tidak dimaksudkan untuk mencaplok aset Rusia secara permanen, melainkan menggunakan nilai aset yang dibekukan sebagai jaminan dalam pembiayaan pinjaman.
Di sisi lain, Ukraina menghadapi defisit anggaran yang signifikan akibat perang yang masih berlangsung. Ukraina memperkirakan membutuhkan dukungan eksternal hingga US$50 miliar untuk 2026, terutama untuk mendanai upaya perang mulai April 2026. Sejumlah pejabat Uni Eropa juga mengingatkan bahwa pencairan dana yang cepat diperlukan karena belum ada kemajuan nyata dalam proses damai.
Belgia, sebagai salah satu negara yang menampung aset beku terbesar dengan nilai sekitar 183 miliar euro, meminta adanya jaminan terperinci agar tidak menanggung risiko sendirian apabila skema tersebut gagal. Kondisi ini mendorong pembahasan agar negara-negara G7 turut terlibat dalam skema pembiayaan.
Dukungan terhadap skema ini juga datang dari Kanselir Jerman Friedrich Merz, yang bulan lalu menyatakan perlunya dorongan baru untuk mengubah perhitungan Rusia.
