Sejumlah pemimpin Eropa mengumumkan pengakuan negara mereka terhadap Palestina dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar Senin di New York, di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pertemuan itu dibingkai sebagai langkah penting untuk mendorong penghentian kekerasan di Gaza dan menghidupkan kembali solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.
Forum tersebut merupakan bagian dari Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. KTT ini mempertemukan para pemimpin internasional yang menyerukan langkah segera untuk mengakhiri situasi di Gaza serta memajukan upaya penyelesaian damai.
Dalam pertemuan itu, Prancis bersama Andorra, Belgia, Luksemburg, Malta, dan Monako menyatakan pengakuan mereka terhadap negara Palestina. Sejumlah pemimpin dari Australia, Kanada, Portugal, dan Inggris—yang disebut telah secara resmi mengakui Palestina sehari sebelumnya—juga menyampaikan pernyataan dalam forum tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan keputusan negaranya. “Kami berkumpul di sini karena waktunya telah tiba,” kata Macron. Ia menambahkan, “Ini menjadi tanggung jawab kita, untuk melakukan segala daya upaya guna menjaga kemungkinan solusi dua negara.” Macron kemudian menyatakan, “Hari ini, saya menyatakan bahwa Prancis mengakui negara Palestina.”
Dengan pengakuan terbaru ini, negara-negara tersebut bergabung dengan sekitar 147 dari 193 negara anggota PBB yang telah mengakui kenegaraan Palestina per April tahun ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 80 persen komunitas internasional kini mengakui negara Palestina, di tengah berlanjutnya perang di Gaza yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 65.300 warga Palestina dan menyebabkan kerusakan luas di wilayah tersebut.
Sejumlah negara Eropa sebelumnya juga mengambil langkah serupa. Spanyol, Norwegia, dan Irlandia mengakui Palestina tahun lalu, sementara Madrid disebut menjatuhkan sanksi kepada Israel terkait perang di Gaza.
Perdana Menteri Luksemburg Luc Frieden menyatakan pengakuan negaranya sebagai “awal dari komitmen baru” terhadap harapan, diplomasi, dan koeksistensi. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut tidak ditujukan “melawan Israel atau rakyatnya”, melainkan untuk menghidupkan kembali prospek perdamaian berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB.
Dari Malta, Perdana Menteri Robert Abela menyebut pengakuan sebagai respons atas situasi di Gaza. “Apa yang terjadi di Gaza sangat salah secara moral dan hukum, dan kita semua berkewajiban untuk bertindak,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Andorra Imma Tor Faus menggambarkan kondisi di Gaza sebagai “tak tertahankan”, merujuk pada kelaparan yang disebutnya “digunakan sebagai senjata perang” dan pengungsian massal. Ia menyerukan gencatan senjata segera dan mengatakan pemerintah Andorra telah menyetujui pengakuan Palestina, dengan penekanan bahwa rakyat Palestina “harus hidup dalam damai dan aman di dalam negara mereka sendiri, berdampingan dengan negara Israel.”
Sementara itu, Perdana Menteri Belgia Bart De Wever menegaskan dukungan negaranya terhadap solusi dua negara dan bergabung dengan para penandatangan Deklarasi New York. Namun, ia menyatakan pengakuan resmi Belgia baru akan dilakukan setelah semua sandera dibebaskan dan Hamas tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Palestina.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyambut momentum tersebut dengan menyatakan bahwa “negara Palestina telah diakui oleh mayoritas negara anggota Uni Eropa.” Meski demikian, dua negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, Jerman dan Italia, memberi sinyal belum akan mengambil langkah pengakuan dalam waktu dekat.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann David Wadephul mengatakan solusi dua negara “tampaknya semakin jauh dari sebelumnya”. Meski begitu, ia menegaskan “tidak ada alternatif yang meyakinkan” selain “negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan layak yang hidup berdampingan, damai, dan aman dengan Israel.”
Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani turut menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara serta menyoroti bantuan kemanusiaan Roma kepada Palestina, namun tidak mengumumkan pengakuan.
