Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Laju ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,04 persen (yoy), di tengah kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyatakan capaian tersebut menegaskan kinerja ekonomi nasional sepanjang 2025 berada pada tren positif. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat 5,11 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2024 yang sebesar 5,03 persen (yoy).
Ramdan menilai kinerja tersebut menjadi modal untuk menghadapi tahun berikutnya. BI pun menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 dapat berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen (yoy), dengan dukungan peningkatan permintaan domestik serta efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter.
“Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas,” ujar Ramdan.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa angka pertumbuhan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan ekonomi nasional. Mereka menilai peningkatan pertumbuhan belum tentu sejalan dengan menguatnya optimisme publik maupun perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara luas.
Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai capaian 5,39 persen menyimpan pesan ganda. Menurutnya, di satu sisi ekonomi Indonesia masih bergerak dan terhindar dari perlambatan tajam. Namun di sisi lain, capaian tersebut belum sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan tinggi yang kerap dijanjikan sebagai tanda hadirnya “mesin baru” ekonomi.
“Indonesia memang tidak sedang jatuh. Tetapi capaian ini juga belum sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan tinggi yang sering dijanjikan sebagai tanda hadirnya ‘mesin baru’ ekonomi,” ujar Achmad.
Achmad juga menyoroti persoalan mendasar yang dinilainya kerap luput dari perdebatan publik, salah satunya masih kuatnya konflik kepentingan yang membuat belanja negara dan kebijakan ekonomi tidak selalu diarahkan pada sektor yang paling produktif bagi pertumbuhan jangka panjang.
