Perekonomian Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta mencatat kinerja positif sepanjang 2025, didorong menguatnya sektor berbasis mobilitas, pariwisata, serta konsumsi masyarakat. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 9,33 persen, transportasi dan pergudangan 8,69 persen, serta jasa lainnya 8,46 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 5 Februari 2026 menunjukkan ekonomi DKI Jakarta tumbuh 5,21 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan 2024. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional juga tercatat tetap di 16,61 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai capaian tersebut mencerminkan kerja sama berbagai pihak di Jakarta, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang melampaui rata-rata nasional adalah buah dari kolaborasi. Pemerintah hadir menjaga iklim usaha, dunia usaha bergerak menciptakan nilai tambah, dan warga tetap percaya serta aktif berpartisipasi dalam perekonomian kota,” ujarnya, dikutip dari laman jakarta.go.id, Kamis (5/2/2026).
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih didominasi konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80 persen. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menyumbang 33,79 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 13,20 persen. Struktur ini menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong investasi berkelanjutan.
Pada akhir 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merancang sejumlah kebijakan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memberi ruang bagi pelaku usaha. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan IV-2025 menguat dengan laju 5,71 persen yoy.
Pada periode triwulan IV-2025, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 8,40 persen, jasa lainnya meningkat 8,32 persen, dan jasa perusahaan naik 8,11 persen. Pramono menyebut stimulus akhir tahun didorong bukan semata untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga untuk menjaga perputaran ekonomi dan mempertahankan lapangan kerja. “Kami sengaja mendorong stimulus di periode akhir tahun, bukan hanya untuk mengejar angka pertumbuhan, tetapi untuk memastikan roda ekonomi berputar dan lapangan kerja tetap terjaga,” katanya.
Salah satu kebijakan yang diterapkan pada triwulan IV-2025 adalah pemberian insentif pajak untuk memperkuat iklim investasi dan usaha. Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) bagi sektor makanan dan minuman serta jasa perhotelan.
Melalui Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025, keringanan pajak diberikan sebesar 50 persen pada Agustus–September dan 20 persen pada Oktober–Desember 2025. Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas kenaikan biaya produksi sekaligus untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Total nilai keringanan pajak tersebut mencapai Rp 495 miliar dan dinikmati oleh 45.248 objek pajak. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif berupa pembebasan pajak reklame di pusat perbelanjaan dan hotel dalam acara Jakarta Festive Wonders.
Strategi tersebut disebut mendorong realisasi pajak reklame naik 8,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pada saat yang sama, realisasi PBJT makanan dan minuman meningkat 7,73 persen serta PBJT jasa perhotelan naik 9,18 persen dibandingkan November 2025.
Jakarta Festive Wonders merupakan ajang lomba digitalisasi transaksi dan dekorasi pusat perbelanjaan serta hotel di Jakarta. Program ini menargetkan nilai transaksi sekitar Rp 15,25 triliun atau meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode normal. Berdasarkan proses kurasi bersama asosiasi pusat perbelanjaan dan perhotelan, tercatat 81 peserta berpartisipasi.
Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan IV-2025 juga didorong meningkatnya kunjungan ke pusat perbelanjaan yang naik 20 persen selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Pada periode yang sama, tingkat okupansi hotel meningkat 5 persen, dari 85 persen menjadi 90 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pramono menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Ke depan, kami terus memastikan kebijakan fiskal dan program pembangunan berpihak pada penguatan daya beli warga, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Jakarta,” ujarnya.
