Padang—Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati kisaran Rp17.000–Rp17.300 per dolar AS pada akhir April hingga awal Mei 2026, bersamaan dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan aksi jual bersih investor asing, memunculkan kekhawatiran publik soal potensi krisis. Menanggapi situasi tersebut, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Dr. Hefrizal Handra, menilai kondisi saat ini lebih tepat dipahami sebagai ujian ketahanan ekonomi yang serius, meski belum dapat dikategorikan sebagai krisis.
Hefrizal menjelaskan, tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik tidak dapat dilepaskan dari dinamika global. Penguatan dolar Amerika Serikat yang bertahan tinggi, ketidakpastian arah suku bunga global, serta eskalasi geopolitik membuat investor global lebih berhati-hati. Pada saat yang sama, lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus USD100 per barel turut memperberat tekanan, terutama bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
“Tekanan global saat ini bersifat persisten, tidak lagi sementara. Ini yang membuat tekanan terhadap rupiah menjadi lebih panjang,” ujar Hefrizal pada Selasa (5/5) di ruang kerjanya di Kampus Limau Manis.
Meski demikian, ia menekankan pelemahan rupiah saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi. Berdasarkan pendekatan purchasing power parity (PPP), nilai tukar rupiah disebut seharusnya berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS. Dengan posisi aktual sekitar Rp17.200, rupiah dinilai mengalami pelemahan berlebih atau overshooting sekitar 14–15 persen.
“Artinya, rupiah saat ini diperdagangkan di bawah nilai wajarnya, lebih dipengaruhi sentimen dan arus modal dibandingkan fundamental ekonomi,” katanya.
Hefrizal juga menyoroti kenaikan Credit Default Swap (CDS) yang mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap Indonesia. Kenaikan CDS, menurutnya, mendorong investor global menarik dana dari aset berdenominasi rupiah, baik di pasar obligasi maupun saham, sehingga meningkatkan risk premium Indonesia.
Dalam perspektif historis, ia melihat situasi ini memiliki kemiripan dengan sejumlah episode sebelumnya, seperti taper tantrum 2013 dan krisis pandemi 2020. Namun, ia mencatat ada perbedaan penting. Saat ini, pelemahan lebih dominan terjadi di pasar valuta asing, sementara IHSG masih relatif bertahan di kisaran 6.900–7.100 dengan koreksi yang disebut terbatas.
“Pasar valas saat ini bereaksi lebih cepat terhadap risiko dibandingkan pasar saham. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran lebih banyak terkait stabilitas eksternal dan fiskal,” ujarnya.
Di sisi fiskal, lonjakan harga minyak disebut memberi tekanan tambahan pada APBN melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi. Sementara itu, kebijakan efisiensi belanja dan penurunan transfer ke daerah dinilai memperkuat persepsi bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kombinasi faktor tersebut mendorong pasar melakukan penyesuaian risiko atau risk repricing terhadap Indonesia.
Meski menilai situasi belum masuk kategori krisis, Hefrizal mengingatkan kondisi ini tidak boleh diabaikan. Ia menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dan sektor riil belum menunjukkan kontraksi signifikan, tetapi tekanan global yang berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat berpotensi memperburuk keadaan.
“Ini bukan krisis, tetapi jelas ujian yang serius. Jika tekanan global berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis,” tegas Hefrizal yang juga menjabat Wakil Rektor II Universitas Andalas.
Ia menekankan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, serta pemerintah dalam memastikan kredibilitas fiskal tetap terjaga. Menurutnya, penguatan struktur ekonomi diperlukan agar Indonesia tidak terus berulang menghadapi pola tekanan yang sama ketika terjadi gejolak global.
“Ketahanan ekonomi tidak cukup dibangun dari respons jangka pendek. Kita perlu memperkuat fondasi agar lebih tahan terhadap gejolak global,” pungkasnya.
