Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi mencuat di Kabupaten Bangkalan, Madura, di tengah kekhawatiran krisis energi akibat situasi geopolitik global yang tidak stabil. Isu ini mengemuka setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan sejumlah mobil dan sepeda motor dalam waktu berdekatan di Jalan Arosbaya, yang diduga dipicu tumpahan solar dari truk yang melintas.
Insiden tersebut memunculkan tanda tanya terkait asal-usul solar yang tumpah, sekaligus mengarah pada dugaan adanya sindikat pengangkutan dan distribusi solar subsidi yang tidak semestinya. Modus yang disorot antara lain pengumpulan solar dari SPBU menggunakan jeriken maupun kendaraan yang telah dimodifikasi, kemudian dipindahkan ke pikap hingga truk untuk dibawa ke titik penampungan tertentu.
Jika dugaan itu terbukti, praktik yang terjadi dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan mengindikasikan aktivitas terorganisir yang memanfaatkan lemahnya pengawasan distribusi energi bersubsidi. Kondisi ini dinilai ironis karena berlangsung ketika pemerintah berupaya menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dugaan kebocoran distribusi tersebut dikhawatirkan berpotensi merugikan negara, mengganggu stabilitas pasokan, serta mengurangi hak masyarakat kecil yang bergantung pada subsidi energi untuk kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi situasi itu, Kepala Bidang ESDM HMI Cabang Bangkalan menegaskan bahwa persoalan mafia BBM subsidi tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa, melainkan kejahatan ekonomi yang merampas hak masyarakat.
“Kami mendesak aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan mafia migas di Bangkalan dari hulu hingga hilir. Jangan hanya berhenti pada sopir atau pelaku lapangan, tetapi telusuri aktor intelektual dan jaringan yang bermain di belakangnya. BBM subsidi adalah hak masyarakat, bukan bancakan kelompok tertentu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu, menginstruksikan kader HMI di setiap kecamatan dan desa untuk ikut melakukan pengawasan sosial di wilayah masing-masing.
“Kami menghimbau seluruh kader HMI untuk menjadi mata dan telinga masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Jika menemukan praktik ilegal, penimbunan, penyalahgunaan jeriken, atau distribusi mencurigakan, segera dokumentasikan dan laporkan kepada pihak berwenang. Perlawanan terhadap mafia migas harus menjadi gerakan kolektif demi menjaga hak rakyat dan kedaulatan energi daerah,” katanya.
HMI menilai, selama pengawasan distribusi BBM subsidi masih lemah, ruang penyimpangan akan tetap terbuka. Dalam situasi krisis energi, BBM bersubsidi disebut semestinya menjadi penopang bagi masyarakat kecil, bukan menjadi celah permainan pihak-pihak tertentu yang dapat berdampak pada keadilan sosial, keselamatan publik, dan stabilitas ekonomi daerah.
