Dalam perdebatan politik internasional, kebijakan luar negeri kerap dipahami sebagai cerminan kepentingan nasional yang dianggap objektif. Namun, pendekatan post-strukturalisme—termasuk teori diskursus Ernesto Laclau—memandang kebijakan luar negeri sebagai arena kontestasi makna, tempat berbagai aktor berupaya membentuk narasi yang dominan.
Dalam kerangka itu, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan menteri luar negeri dan akademisi, serta pertemuan sebelumnya dengan organisasi massa Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, dibaca sebagai upaya sistematis untuk membangun hegemoni naratif di tingkat domestik terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BOP).
Secara teoretis, keterlibatan Indonesia dalam BOP diposisikan sebagai empty signifier atau “penanda kosong”: istilah seperti “Perdamaian di Gaza” maupun “Dewan Perdamaian” dinilai sebagai konsep yang cair dan terus diperebutkan maknanya oleh berbagai aktor, mulai dari Amerika Serikat di bawah Donald Trump, Israel, Indonesia, hingga negara-negara Islam.
Di dalam negeri, muncul kecurigaan bahwa BOP dapat menjadi “perangkap” diplomatik yang berpotensi mengaburkan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Pada titik inilah Prabowo digambarkan memainkan peran sebagai aktor artikulatoris, yakni pihak yang berupaya menyatukan berbagai tafsir dan kepentingan agar terbentuk satu arah pemaknaan yang lebih solid.
Laclau menjelaskan bahwa identitas politik terbentuk melalui apa yang disebut “logika ekuivalensi”, yakni proses merangkai beragam tuntutan dan posisi menjadi satu kesatuan narasi. Prabowo disebut menyadari potensi fragmentasi diskursus di dalam negeri: kelompok Islam menekankan solidaritas teologis dan kemanusiaan, sementara kelompok diplomatik lebih menekankan prosedur multilateral serta rujukan pada hukum internasional.
Pertemuan dengan ormas-ormas Islam disebut bertujuan menarik garis ekuivalensi bahwa keterlibatan Indonesia dalam BOP tidak bertentangan dengan amanat konstitusi. Kepada kelompok ini, narasi yang dikedepankan adalah “penyelamatan nyawa rakyat Palestina.”
Sementara itu, dalam pertemuan dengan para pakar diplomasi seperti Dino Patti Djalal dan Alwi Shihab, narasi yang dibangun menekankan “pragmatisme yang terukur.”
Dengan mengumpulkan tokoh-tokoh dari spektrum yang berbeda, Prabowo dinilai sedang “menjahit” unsur-unsur yang kerap dipandang kontradiktif—antara idealisme dan realisme—ke dalam satu rantai ekuivalensi. Tujuannya adalah membangun kesepahaman bahwa diplomasi Indonesia melalui BOP merupakan instrumen yang paling logis pada saat ini untuk mengejar tujuan akhir yang sama, yakni kemerdekaan Palestina.
