Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan dalam upaya mengatasi konflik dan bencana kemanusiaan di berbagai belahan dunia, termasuk melalui dukungan berkelanjutan terhadap kemerdekaan Palestina serta dorongan penyelesaian konflik di Myanmar.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Senin. Indonesia, kata Sugiono, menaruh keprihatinan mendalam atas konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Palestina.
“Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti,” ujar Sugiono, sebagaimana dipantau melalui siaran daring UN Web TV di Jakarta.
Ia mendesak agar segala bentuk kekerasan di Palestina dihentikan dan akses kemanusiaan segera diwujudkan secara penuh, aman, serta tanpa hambatan. Indonesia juga menyatakan dukungan bagi terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara yang menjadi kesepakatan dunia.
Terkait Myanmar, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di tingkat ASEAN untuk terus mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin (5PC) yang diharapkan menjadi dasar penghentian konflik. Ia juga menyampaikan tekad Indonesia memperkuat Komisi Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR) sebagai mekanisme perlindungan dan promosi HAM di Asia Tenggara.
Dalam menghadapi konflik dan bencana kemanusiaan, Sugiono menilai tantangan tersebut memerlukan dialog dengan niat baik serta pendekatan konstruktif yang berlandaskan objektivitas. “Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” katanya.
Ia menekankan bahwa solusi untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan tidak dapat dipaksakan, melainkan perlu dibangun melalui kepercayaan dan sikap saling menghargai.
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB menjadi sesi pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Sidang dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026.
Selama kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, sejumlah isu tematis yang akan diangkat antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta hak anak.
