Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan dalam upaya mengatasi konflik dan bencana kemanusiaan di berbagai belahan dunia, termasuk melalui dukungan berkelanjutan terhadap kemerdekaan Palestina serta dorongan penyelesaian konflik di Myanmar.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pada Senin. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan keprihatinan mendalam Indonesia atas berbagai konflik dan krisis kemanusiaan, khususnya yang terjadi di Palestina.
“Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti,” kata Sugiono, sebagaimana dipantau melalui siaran daring UN Web TV di Jakarta.
Sugiono mendesak agar segala bentuk kekerasan di Palestina dihentikan, serta akses kemanusiaan dapat segera diwujudkan secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara.
Terkait Myanmar, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di tingkat ASEAN untuk terus mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin (5PC) yang disebutnya perlu menjadi dasar penghentian konflik. Ia juga menyampaikan tekad Indonesia memperkuat Komisi Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR) sebagai mekanisme perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara.
Di tengah keprihatinan atas konflik dan bencana kemanusiaan, Sugiono menilai tantangan global tersebut memerlukan dialog dengan niat baik serta pendekatan konstruktif yang berlandaskan objektivitas. “Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa solusi untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan tidak dapat dipaksakan, melainkan harus dibangun melalui kepercayaan dan sikap saling menghargai.
Sidang ke-61 Dewan HAM PBB menjadi sesi pertama yang dipimpin Indonesia sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Kepemimpinan Indonesia dijalankan melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026.
Selama memimpin Dewan HAM PBB, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu tematis, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta hak anak.
