Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap mengambil langkah penghematan anggaran untuk merespons dinamika ekonomi global yang dinilai tidak menentu. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan upaya efisiensi dilakukan agar program pemerintah tetap berjalan optimal, terutama di tengah isu global terkait energi yang berdampak pada perekonomian Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Dadan usai bertemu Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Intelijen di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (17/3). Dadan mengatakan BGN telah mengikuti rapat harmonisasi anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan menghadapi perkembangan global.
Menurut Dadan, setiap instansi pemerintah perlu memiliki empati dan “sense of crisis” terhadap potensi dampak krisis bagi masyarakat luas. Di BGN, langkah efisiensi diarahkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan menjaga kualitas, namun dengan biaya yang lebih terukur di sejumlah sektor operasional.
Ia menekankan, salah satu prioritas utama dalam efisiensi adalah pengawasan ketat terhadap aliran dana untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan di lapangan. Selain itu, BGN juga berencana mengurangi kegiatan yang dianggap kurang mendesak guna menjaga stabilitas pagu anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.
Dadan memaparkan besaran anggaran yang dikelola BGN mencapai Rp268 triliun, dengan tambahan dana siaga (standby) sebesar Rp63 triliun. Strategi awal efisiensi, kata dia, dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran pokok Rp268 triliun dan berupaya tidak menyentuh dana siaga tersebut.
“Langkah yang pertama yang kita sedang lakukan, kita optimalkan 268 dan coba kita tidak hitung yang standby ini,” ujar Dadan. Ia menambahkan, BGN masih menghitung batas maksimal penggunaan anggaran dari pagu yang tersedia.
Sementara itu, kajian mengenai angka pasti penghematan masih dimatangkan oleh tim ahli di BGN. Dadan menyatakan hasil perhitungan efisiensi akan disampaikan setelah proses harmonisasi anggaran selesai dilakukan secara menyeluruh.
