Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan mengoptimalkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun dan tidak menggunakan dana siaga Rp63 triliun, sebagai bagian dari respons terhadap krisis global yang mendorong pemerintah melakukan harmonisasi anggaran.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya melakukan perhitungan agar BGN dapat berkontribusi dalam menyikapi situasi global, terutama terkait energi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, langkah efisiensi diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efektif.
Dadan menjelaskan, pagu anggaran BGN untuk MBG sebesar Rp268 triliun dengan dana siaga Rp63 triliun. Namun, fokus awal yang dilakukan adalah mengefektifkan pagu Rp268 triliun dan tidak memasukkan dana siaga dalam perhitungan penggunaan anggaran. BGN juga menghitung batas maksimal anggaran yang dapat digunakan dan menyiapkan langkah-langkah efisiensi yang diperlukan.
Selain itu, BGN disebut mengurangi kegiatan lain yang dinilai tidak krusial. Dadan menegaskan, optimalisasi anggaran dilakukan agar program berjalan efektif dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.
Dalam kesempatan yang sama, Dadan menyampaikan BGN menghentikan sementara operasional 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama bulan Ramadhan 1447 H. Penghentian sementara itu dilakukan karena satuan pelayanan tersebut dinilai menyajikan menu MBG yang tidak sesuai anggaran, baik karena terlalu minimalis maupun kualitas yang kurang baik.
Dadan menambahkan, dari lebih dari 25 ribu SPPG yang berjalan, kasus pada 62 SPPG tersebut menjadi perhatian warganet dan viral di media sosial. Ia menyebut kondisi itu membuat kelompok kecil tersebut menjadi sorotan, meski sebagian besar SPPG dinilai telah melaksanakan program dengan baik.
BGN, kata Dadan, berharap jumlah SPPG yang bermasalah dapat terus ditekan sehingga yang lebih banyak muncul ke publik adalah pelaksanaan program yang berjalan sesuai ketentuan.
