Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan mengoptimalkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp268 triliun tanpa menggunakan dana siaga Rp63 triliun. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap krisis global yang berdampak pada energi dan perekonomian, sehingga pemerintah melakukan harmonisasi anggaran.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya melakukan perhitungan agar dapat berkontribusi dalam menghadapi situasi tersebut melalui penggunaan anggaran yang lebih efisien. Menurutnya, BGN berupaya memiliki “sense of crisis” dan menyiapkan langkah-langkah yang memungkinkan efisiensi belanja.

Dadan menjelaskan, BGN memiliki pagu anggaran Rp268 triliun dengan dana stand by (siaga) Rp63 triliun. Namun, langkah awal yang ditempuh adalah mengefektifkan penggunaan pagu Rp268 triliun dan tidak memasukkan dana siaga dalam perhitungan pelaksanaan program saat ini. BGN juga menghitung batas maksimal anggaran yang dapat digunakan, lalu menerapkan sejumlah langkah efisiensi.

Selain mengoptimalkan anggaran, BGN menyebut turut mengurangi kegiatan-kegiatan lain yang dinilai tidak krusial. Dadan menambahkan, optimalisasi dilakukan agar anggaran tetap efektif dan tidak terjadi penyalahgunaan.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan menyampaikan BGN menghentikan sementara operasional 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama bulan Ramadhan 1447 H. Penghentian sementara itu dilakukan karena SPPG tersebut dinilai menyajikan menu MBG yang tidak sesuai anggaran, baik berupa menu minimalis maupun menu yang dianggap kurang baik.

Dadan mengatakan, kasus pada 62 SPPG itu menjadi perbincangan di media sosial dan viral, sehingga BGN segera mengambil langkah penghentian sementara. Ia menekankan, jumlah SPPG yang beroperasi mencapai lebih dari 25 ribu, dan sebagian besar menjalankan layanan dengan baik. Menurutnya, BGN ingin jumlah kasus seperti itu semakin menurun agar gambaran pelaksanaan program lebih mencerminkan mayoritas SPPG yang dinilai berjalan sesuai ketentuan.