ASEAN mendorong adanya respons bersama untuk menghadapi dampak perang Iran dan krisis energi global yang dinilai semakin membebani negara-negara Asia Tenggara. Krisis di Timur Tengah menjadi salah satu fokus utama dalam rangkaian pertemuan ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat, 8 Mei 2026.
Kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman terganggunya pasokan energi menyusul penutupan Selat Hormuz. Jalur tersebut disebut menjadi rute penting bagi distribusi energi global, dan penutupannya memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi kawasan, terutama karena banyak negara anggota ASEAN bergantung pada impor bahan bakar.
ASEAN yang beranggotakan 11 negara dengan populasi hampir 700 juta jiwa menilai perlunya penguatan koordinasi regional untuk merespons krisis. Filipina, selaku ketua ASEAN saat ini, mendorong percepatan persetujuan perjanjian berbagi minyak regional. Dalam pertemuan itu, para menteri ekonomi ASEAN juga membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan.
Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro menekankan pentingnya memperkuat koordinasi krisis dan kesiapan institusional ASEAN. Sejumlah analis menilai isu energi menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Filipina di ASEAN, di tengah tantangan lain yang juga masih dihadapi organisasi tersebut.
Selain tekanan eksternal akibat krisis energi, ASEAN masih bergulat dengan persoalan internal, termasuk perang saudara di Myanmar dan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Di sisi lain, ASEAN dinilai masih kesulitan menghasilkan strategi krisis yang mengikat, karena banyak pertemuan berakhir pada komitmen kerja sama tanpa langkah konkret.
Para pemimpin ASEAN diperkirakan akan menyerukan negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran, serta mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia.
Dalam agenda yang sama, para menteri luar negeri ASEAN turut membahas situasi politik di Myanmar. ASEAN hingga kini belum mengakui hasil pemilu Myanmar yang dimenangkan partai pro-militer setelah kudeta 2021.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan para menteri luar negeri sepakat menggelar pertemuan virtual dengan Myanmar dalam waktu dekat. Ia juga menyebut terdapat kemajuan dalam negosiasi kode etik Laut China Selatan yang ditujukan untuk mencegah sengketa antara negara-negara ASEAN dan Beijing.
