Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN membahas kemungkinan pembentukan cadangan bahan bakar minyak (BBM) regional untuk mengantisipasi potensi krisis energi global. Wacana tersebut mengemuka di sela KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas konflik di Timur Tengah dan gangguan jalur perdagangan internasional seperti Selat Hormuz.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan gagasan stok energi bersama masih berada pada tahap awal dan baru dibicarakan secara singkat di tingkat para pemimpin. Menurut Wong, perhatian terhadap opsi tersebut menguat seiring munculnya risiko gangguan rantai pasok energi.
Wong menilai ASEAN dapat mempertimbangkan mekanisme serupa dengan skema cadangan beras darurat yang sudah berjalan bersama China, Jepang, dan Korea Selatan melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve. Skema tersebut memungkinkan distribusi cepat saat terjadi bencana tanpa mengganggu harga pasar. Namun untuk sektor energi, ia menegaskan pembahasan belum dirumuskan secara rinci.
Menurut Wong, jika negara-negara anggota menunjukkan minat, pembahasan lanjutan akan dilakukan oleh para menteri terkait. Diskusi juga diperkirakan berlanjut pada KTT ASEAN berikutnya di Manila pada November 2026, hingga saat Singapura menjadi ketua ASEAN pada tahun berikutnya.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan para pemimpin ASEAN turut membicarakan mekanisme pembentukan reservoir atau cadangan berbagai jenis bahan bakar yang dapat dibagi di antara negara anggota. Ia menilai situasi pasokan energi di kawasan berbeda-beda, dengan sebagian negara memiliki surplus jenis bahan bakar tertentu sementara negara lain mengalami kekurangan.
Marcos mengatakan mekanisme tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pasokan darurat apabila konflik global kembali mengganggu jalur perdagangan internasional, termasuk jika Selat Hormuz terdampak penutupan.
Selain membahas cadangan energi regional, ASEAN juga mendorong percepatan ratifikasi sejumlah kesepakatan terkait ketahanan energi dan perdagangan. Wong menyebut terdapat konsensus di antara negara anggota untuk segera meratifikasi perjanjian keamanan minyak dan gas yang memungkinkan negara-negara ASEAN saling mendukung ketika terjadi gangguan pasokan energi, meski setiap negara memiliki jadwal domestik masing-masing.
Dalam sesi pleno KTT, Wong juga menyerukan percepatan pemberlakuan versi terbaru ASEAN Trade in Goods Agreement yang ditandatangani pada Oktober 2025. Perjanjian itu memuat ketentuan krisis dan komitmen perdagangan barang-barang penting, termasuk pengurangan hambatan non-tarif perdagangan pangan serta pertukaran informasi terkait keamanan pangan.
Di sektor infrastruktur, ASEAN juga melanjutkan pembahasan percepatan pembangunan jaringan listrik regional atau ASEAN Power Grid sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah ketidakpastian global.
Di luar isu energi dan perdagangan, konflik politik Myanmar kembali menjadi sorotan dalam KTT di Cebu. Wong menyebut situasi di Myanmar sebagai persoalan kompleks dan sangat sulit. Ia mengatakan ASEAN masih membutuhkan lebih banyak perkembangan nyata dalam implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC).
Sebelumnya, Marcos menyampaikan sejumlah negara ASEAN merasa frustrasi karena minimnya kemajuan dalam upaya menormalkan situasi di Myanmar. Menanggapi hal itu, Wong menekankan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan dialog yang inklusif dan konstruktif dengan seluruh pihak terkait di Myanmar, serta tidak bisa dipaksakan dari luar.
Meski demikian, Wong menegaskan ASEAN tidak akan bersikap pasif dan akan terus berkomunikasi dengan otoritas Myanmar sambil mendorong langkah-langkah konkret secara bertahap untuk memulihkan stabilitas.
