JAKARTA — Direktur Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mempertanyakan penilaian yang menyebut dirinya bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga menanggapi anggapan bahwa dirinya tidak cocok bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena disebut sebagai bagian dari rezim.
Yenny mengakui pernah mendukung dan berkampanye untuk Jokowi. Namun, ia menegaskan tidak pernah menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi.
“Saya enggak merasa bagian dari rezim, saya bukan pejabat. Saya tetap netral. Ketika harus mengkritisi pemerintah, saya kritisi. Ketika harus memberi pujian, saya berikan pujian,” ujar Yenny dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (10/8/2023).
Menurut Yenny, jika ukuran untuk masuk dalam KPP adalah tidak menjadi bagian dari status quo atau rezim, maka definisi “perubahan” yang diusung partai-partai pengusung KPP perlu diperjelas. Ia menilai definisi tersebut bisa menjadi bias, mengingat masih ada kader dari partai anggota koalisi yang duduk di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Yenny menyarankan agar jargon perubahan yang digagas Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat disusun secara lebih artikulatif dan sejalan. Ia menilai publik masih melihat Nasdem sebagai partai pemerintah meski berada di KPP.
“Kalau ukurannya bagian dari rezim, harus dibereskan dulu itu secara internal jargon perubahannya. Tapi kalau dianggap bukan bagian dari perubahan, saya bukan bagian dari rezim kalau perubahan itu dikonotasi bagian dari rezim,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya orang yang berdiri netral, dan saya saat ini bukan bagian dari pemerintah.”
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyatakan Yenny tidak cocok menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Jansen beralasan Yenny dinilai tidak merepresentasikan perubahan karena dianggap sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi, baik di lingkar inti maupun pinggiran.
Jansen juga menyarankan figur yang tidak menginginkan atau tidak merepresentasikan perubahan tidak perlu mendekat ke KPP, karena ada koalisi lain yang mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Ia menegaskan akan menolak figur yang dinilai tidak sejalan dengan agenda perubahan namun ingin menjadi bakal calon wakil presiden di KPP.
“Untuk posisi (bakal) cawapres di KPP, buat saya, beliau (Yenny Wahid) tidak pas, tidak cocok. Mungkin cocoknya di koalisi yang lain,” ujar Jansen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8/2023).
