Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang dirilis Transparency International (TI) menyoroti melemahnya upaya pemberantasan korupsi di berbagai belahan dunia, termasuk di sejumlah negara Barat, serta menunjukkan hasil yang beragam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Laporan tersebut menegaskan korupsi masih menjadi persoalan serius yang mengakar di banyak negara di kawasan itu.
Dalam siaran persnya, TI yang berbasis di Berlin menyatakan sebagian besar pemerintah di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dinilai gagal menangani korupsi sektor publik secara efektif sepanjang tahun lalu. Meski ada beberapa negara yang mencatat perbaikan kecil, secara umum kawasan ini disebut masih tertinggal dibandingkan wilayah lain secara global.
CPI diterbitkan setiap tahun sejak 1995 dan menilai sekitar 180 negara serta wilayah berdasarkan persepsi terhadap korupsi di sektor publik. Skor berada pada skala 0 hingga 100, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan sektor publik yang dipandang lebih bersih. TI menekankan penilaian CPI didasarkan pada pandangan para ahli dan eksekutif bisnis, bukan pada jumlah kasus korupsi yang tercatat.
Di kawasan MENA, negara-negara Teluk kembali mencatat skor tertinggi. Uni Emirat Arab (UEA) meraih skor 69 poin, menempati peringkat ke-21 dunia dan berada di atas sejumlah negara maju seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Namun, skor tersebut masih berada di bawah ambang 80 poin yang biasanya dianggap sebagai indikator tata kelola yang sangat bersih.
Qatar dan Arab Saudi masing-masing berada di peringkat ke-41 dan ke-45 dunia dengan skor 58 dan 57 poin. Keduanya disebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oman dan Bahrain mencatat skor 52 dan 50 poin, tetapi turun tiga peringkat dari tahun lalu.
Transparency International mengingatkan keberhasilan reformasi antikorupsi di kawasan sangat bergantung pada komitmen politik jangka panjang. Menurut TI, di negara dengan sistem non-demokratis, kebijakan antikorupsi cenderung rapuh karena mudah berubah mengikuti prioritas politik.
Dalam laporan itu, Yordania termasuk negara yang mencatat kenaikan tipis, naik ke peringkat ke-56 dunia dengan skor 50 poin.
Di Afrika Utara, Maroko naik dua peringkat namun tetap berada di posisi ke-91 dengan skor 39 poin. TI menilai penyempitan ruang sipil di negara tersebut membuat jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan pelapor menghadapi kesulitan untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi untuk berkembang.
