Indonesia akan mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan penurunan tarif impor resiprokal menjadi 19 persen. Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati kedua negara, nilai impor komoditas energi dari AS ditetapkan sebesar USD 15 miliar.
Rincian impor tersebut mencakup pembelian LPG senilai USD 3,5 miliar, minyak mentah senilai USD 4,5 miliar, serta bensin olahan senilai USD 7 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan ini tidak dimaknai sebagai peningkatan volume impor migas, melainkan pengalihan sebagian alokasi impor dari negara lain ke AS.
“USD 15 miliar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat, bukan berarti kita menambah volume impor. Namun, kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika,” kata Bahlil dalam konferensi pers, dikutip Sabtu (21/2).
Menurut Bahlil, pengalihan negara asal impor itu dilakukan agar neraca komoditas produk migas dan turunannya tidak berubah. Ia menyebut pengurangan porsi impor kemungkinan paling besar berasal dari kawasan Asia Tenggara, disusul Timur Tengah dan sejumlah negara di Afrika.
“Saya pulang saya akan hitung lagi, sebagian pasti dari Asia Tenggara kita mungkin pangkas paling banyak di situ. Kemudian di Middle East dan beberapa negara di Afrika. Jadi kita akan prioritaskan untuk mengambil di Amerika dengan angka USD 15 miliar,” ujarnya.
Bahlil juga memastikan pelaksanaan impor dari AS tetap mempertimbangkan aspek keekonomian yang saling menguntungkan bagi kedua pihak, baik AS dan badan usahanya maupun Indonesia.
Selama ini, Indonesia mengimpor LPG sekitar 7 juta ton per tahun, dan sebagian besar berasal dari AS. Bahlil menyatakan porsi impor dari AS akan terus ditingkatkan, termasuk untuk produk energi lain mulai beberapa bulan ke depan. Ia menambahkan, tahapan eksekusi akan dimulai setelah 90 hari sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Dalam catatan kami, begitu kami mendapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo, begitu 90 hari ke depan sudah selesai, maka langsung kita mulai tahapan eksekusi,” kata Bahlil.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan Pertamina akan menjalankan penugasan impor komoditas energi tersebut dengan skema bisnis seperti biasa. Ia menekankan proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme tender dan bidding secara terbuka, tanpa penunjukan langsung.
“Kami jalankan selama ini tentunya proses ini akan melalui mekanisme tender dan bidding. Jadi tidak ada penunjukan langsung, tetapi seperti biasa mekanisme tender dan bidding yang tentunya terbuka,” ujar Simon.
Simon menilai diversifikasi sumber impor migas diperlukan untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendapatkan harga yang kompetitif. Karena itu, menurutnya, perlu ada pengalihan kontrak dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Khusus LPG, Simon menyebut alokasi impor Pertamina dari AS saat ini mencapai 57 persen dan berpeluang meningkat hingga 70 persen. Sementara untuk minyak mentah dan produk lain, peningkatan porsi impor dari AS masih dalam tahap penjajakan.
“Begitu juga untuk crude yang berasal dari Amerika Serikat, kita juga akan dorong untuk peningkatan. Sementara untuk produk, kita akan terus melakukan penjajakan dengan mitra-mitra yang ada di Amerika Serikat, dan sekali lagi semua proses kita lakukan secara terbuka untuk menjamin semua aturan dengan baik,” kata Simon.
Selain isu impor energi, Bahlil juga menyampaikan peluang bagi perusahaan AS untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis dan pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter di Indonesia. Ia menyebut pemerintah memberikan ruang yang sama bagi semua negara untuk berinvestasi, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain, yang akan melakukan investasi di Indonesia khususnya di critical mineral,” ujar Bahlil.
Bahlil mencontohkan keterlibatan Freeport McMoran yang mengolah tambang tembaga dan emas serta membangun smelter senilai hampir USD 4 miliar. Ia mengatakan pemerintah juga siap memfasilitasi investasi perusahaan AS pada mineral kritis lain seperti nikel, logam tanah jarang, dan mineral lainnya.
Meski demikian, Bahlil menegaskan kebijakan ini tidak berarti Indonesia membuka ekspor mineral mentah. Produk yang dapat diekspor adalah hasil pemurnian dari smelter, sehingga investasi diharapkan dilakukan secara terintegrasi.
“Jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah, mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor,” tegasnya.
Pemerintah, kata Bahlil, telah memetakan wilayah pertambangan mineral kritis yang prospektif untuk ditawarkan kepada investor. Ia menjelaskan terdapat dua pola kerja sama yang dapat ditempuh perusahaan AS, yakni masuk secara mandiri untuk eksplorasi dan produksi, atau melalui kerja sama usaha patungan (joint venture) dengan perusahaan yang sudah ada, termasuk BUMN maupun swasta.
“Jadi ada dua pola di sini, yang pertama mereka bisa masuk secara murni untuk eksplorasi kemudian bisa melakukan produksi sendiri, atau bisa melakukan masuk dengan JV dengan perusahaan yang sudah eksisting,” kata Bahlil.
