TEHERAN—Pada bulan-bulan terakhir 2025, wacana lama di kalangan kekuasaan Barat kembali menguat: gagasan perubahan rezim di Iran melalui tekanan eksternal, terutama intervensi militer. Isu ini kembali mengemuka menyusul bentrokan langsung antara Iran di satu sisi dan Amerika Serikat serta Israel di sisi lain, yang mendorong perdebatan baru di media dan ruang politik Barat.
Meski demikian, pengalaman masa lalu di Timur Tengah—dari Irak dan Libya hingga Afghanistan—serta berbagai analisis yang beredar dinilai tidak mendukung kelayakan maupun potensi hasil positif dari pendekatan tersebut. Laporan ini menyoroti sejumlah kegagalan, kontradiksi, dan konsekuensi yang kerap menyertai kebijakan perubahan rezim terhadap Iran.
Secara umum, kebijakan perubahan rezim terhadap Iran berangkat dari asumsi bahwa tekanan dari luar dapat dengan cepat membongkar struktur politik negara tersebut. Namun dalam praktiknya, sistem pemerintahan Iran disebut telah membangun jaringan institusi pertahanan, intelijen, dan mobilisasi publik yang mampu merespons skenario semacam itu, termasuk ketika menghadapi tekanan ekonomi, militer, dan politik yang kuat.
Laporan tersebut juga menekankan bahwa protes domestik dan ketidakpuasan masyarakat tidak selalu berarti publik siap menerima kekosongan kekuasaan atau intervensi asing. Dalam sejumlah kasus, tekanan eksternal justru tidak melemahkan pemerintahan, melainkan memperkuat kohesi internal dan memicu sentimen nasionalis.
Kebijakan yang dijalankan Washington dan sekutunya dalam berbagai bentuk sejak 1980-an itu dinilai tidak hanya gagal dalam konteks Iran, tetapi juga lebih sering menghasilkan ketidakstabilan ketimbang transformasi politik yang bertahan lama di negara lain. Contoh yang disorot mencakup Libya dan Venezuela, yang disebut menunjukkan bahwa tekanan eksternal tanpa konsensus internal berisiko memunculkan kekacauan alih-alih perubahan berkelanjutan.
