Uni Eropa mengajukan rencana pembentukan pusat keamanan maritim di Laut Hitam, seiring meningkatnya kepentingan geopolitik kawasan tersebut sejak perang di Ukraina. Inisiatif ini ditujukan untuk melindungi infrastruktur kritis dan menjaga kelancaran pengiriman kargo penting di wilayah itu.
Komisi Eropa menyatakan ingin memperkuat pengaruh UE di Laut Hitam yang dinilai strategis, sekaligus menahan pengaruh Rusia melalui kerja sama yang lebih erat dengan Ukraina, Moldova, Georgia, Turki, Azerbaijan, dan Armenia.
Kepala Urusan Luar Negeri UE Kaja Kallas mengatakan, fokus utama gugus tugas yang diusulkan adalah meningkatkan keamanan kawasan, dengan latar belakang dugaan pelanggaran wilayah udara oleh Rusia serta serangan terhadap pelabuhan dan rute pengiriman barang. Kallas menyampaikan hal itu kepada wartawan di Brussels pada Rabu (28/05) saat memaparkan strategi baru UE untuk wilayah tersebut.
Laut Hitam berbatasan dengan tujuh negara. Garis pantainya mencakup dua negara anggota UE, yakni Bulgaria dan Rumania, serta negara kandidat aksesi UE yaitu Georgia, Turki, dan Ukraina, selain Rusia. Moldova juga disebut memiliki akses melalui Sungai Danube.
Sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022, Laut Hitam menjadi medan pertempuran dan lokasi blokade Rusia terhadap ekspor biji-bijian Ukraina, yang dinilai penting bagi ketahanan pangan dunia.
UE juga menyatakan kekhawatiran atas potensi serangan Rusia yang menargetkan infrastruktur bawah laut, seperti kabel laut yang dibutuhkan untuk akses internet dan komunikasi. Selain itu, UE menyoroti aktivitas pengiriman yang disebut sebagai “armada bayangan” yang dinilai membantu Rusia menghindari sanksi UE atas ekspor minyak, kata Kallas.
Dalam dokumen strategi, UE menyebut rencana yang lebih luas mencakup penguatan kerja sama perdagangan, energi, dan transportasi. Namun, aspek paling konkret dari proposal baru itu adalah pembentukan “pusat keamanan maritim” untuk meningkatkan kesadaran situasional dan berbagi informasi di Laut Hitam, termasuk pemantauan waktu nyata dari luar angkasa hingga dasar laut, serta sistem peringatan dini terhadap potensi ancaman dan aktivitas yang dianggap berbahaya.
Kallas mengatakan pusat tersebut juga dapat membantu memantau potensi gencatan senjata di masa depan antara Rusia dan Ukraina. Sasaran lain yang disebutkan adalah mendukung pembangunan infrastruktur transportasi regional, sebagian untuk meningkatkan mobilitas militer agar pasukan dan peralatan dapat dikerahkan sesuai kebutuhan.
Meski demikian, lokasi pusat keamanan maritim itu, negara mana saja yang akan terlibat, serta besaran pendanaan dan sumber daya yang akan dialokasikan masih belum dijelaskan.
Di kawasan Laut Hitam, sebagian besar negara selain Rusia memiliki hubungan kerja sama dengan UE, meski tingkat kedekatannya berbeda. Ukraina dan Moldova tengah berupaya bergabung dengan UE. Georgia dan Turki juga berstatus kandidat, namun prosesnya saat ini dibekukan. Armenia disebut semakin mendekat ke UE dalam beberapa tahun terakhir, sementara Azerbaijan memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia dan UE.
Turki, sebagai mitra dekat UE dan anggota NATO, juga dipandang memiliki kepentingan regional sendiri. Stefan Meister, kepala Pusat Ketertiban dan Pemerintahan di Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah di Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman (DGAP), menilai Turki—seperti Rusia—berkepentingan untuk menjauhkan AS dan negara-negara NATO lainnya dari Laut Hitam. Menurutnya, Ankara berupaya memenuhi kewajiban kepada NATO tanpa memprovokasi Moskow.
Meister mengatakan Turki memandang Rusia sebagai ancaman keamanan, mendukung Ukraina dalam perang, dan tidak setuju dengan aneksasi Rusia atas Krimea. Namun, ia juga menyebut Turki diuntungkan oleh sanksi Barat, masih membeli sumber daya Rusia, serta memperoleh manfaat dari perdagangan dengan Ukraina.
Minat UE terhadap Laut Hitam meningkat sejak Bulgaria dan Rumania bergabung pada 2007, di kawasan yang secara tradisional didominasi Rusia dan Turki. Selain UE, Cina juga memperbesar jejaknya di wilayah tersebut. Tahun lalu, pemerintah Georgia memberikan tender pembangunan pelabuhan laut dalam di Anaklia kepada konglomerat Cina yang mencakup entitas yang dikenai sanksi AS.
Peneliti kebijakan luar negeri di Pusat Studi Kebijakan Eropa di Brussels, Tinatin Akhvlediani, menilai keterlibatan UE satu dekade lalu kurang strategis dan jejak Cina kala itu lebih kecil. Ia memperingatkan kegagalan memperdalam hubungan di kawasan ini dapat menimbulkan kerugian nyata bagi keamanan dan bobot ekonomi Eropa.
Meister menambahkan, Laut Hitam kini menjadi pusat keamanan Eropa dan penting bagi konektivitas dengan wilayah lain seperti Kaukasus Selatan, Laut Kaspia, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Ia menilai langkah UE untuk mengambil peran lebih aktif melalui pusat pemantauan merupakan hal positif, namun menekankan masih banyak aspek yang belum jelas, termasuk partisipasi, pendanaan, dan sumber daya.
Pada Rabu (28/05), Komisi Eropa menyatakan langkah berikutnya adalah mengumpulkan para menteri dari negara-negara anggota UE dan negara-negara Laut Hitam untuk membahas cara mewujudkan gagasan tersebut.
