Rusia mengecam keputusan Uni Eropa (UE) yang memangkas jumlah staf misi diplomatik Rusia di Brussel. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut langkah tersebut diambil secara sepihak, bersifat diskriminatif, dan dinilai melanggar hukum internasional.

Dalam konferensi pers di Moskow, Zakharova mengatakan tuntutan UE itu bertentangan dengan Pasal Tujuh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Menurutnya, layanan kebijakan luar negeri UE telah menginformasikan kepada Moskow rencana pengurangan personel misi Rusia menjadi 40 orang, termasuk staf diplomatik dan teknis.

Zakharova memperingatkan bahwa kebijakan yang ia sebut sebagai penghancuran hukum internasional oleh negara-negara Barat itu tidak akan dibiarkan tanpa respons. Ia menegaskan Rusia akan memberikan balasan yang setimpal atas langkah UE tersebut.

Ia juga menilai keputusan UE mencerminkan kebijakan destruktif yang pada akhirnya akan merugikan pihak UE sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Zakharova membantah laporan tentang adanya perundingan baru antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) terkait perjanjian pengawasan senjata nuklir di Jenewa. Ia menyebut informasi itu palsu dan menegaskan pertemuan yang terjadi hanya merupakan kontak diplomatik rutin untuk menanggapi permintaan AS.

Terkait ketegangan antara AS dan Iran, Moskow menyatakan akan terus mengembangkan kemitraan strategis yang komprehensif dengan Teheran. Zakharova juga mengkritik Washington atas ancaman yang disebutnya terus berlanjut dan eskalasi ketegangan regional yang dinilai tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Rusia mengatakan sedang memantau secara ketat perkembangan situasi di Venezuela terkait penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Celia Flores.