Ketegangan politik di Eropa kembali menguat setelah Menteri Luar Negeri Hongaria Péter Szijjártó terseret dugaan skandal kebocoran informasi kepada Rusia. Isu ini mencuat di tengah sensitifnya hubungan Uni Eropa dengan Moskow sejak invasi Rusia ke Ukraina, sekaligus menjelang pemilu parlemen Hongaria.
Laporan investigatif yang dikutip The Washington Post dan Euronews menyebut Szijjártó diduga membagikan informasi sensitif kepada Rusia dalam forum Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa di Brussels. Dugaan tersebut menguat seiring beredarnya rekaman percakapan telepon antara Szijjártó dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Dalam rekaman itu, Lavrov disebut meminta bantuan agar nama Gulbahor Ismailova—saudara perempuan oligarki Rusia Alisher Usmanov—dihapus dari daftar sanksi Uni Eropa. Szijjártó merespons dengan menyatakan bahwa Hongaria bersama Slovakia tengah mengajukan proposal untuk menghapus sejumlah nama dari daftar tersebut.
Rekaman berdurasi sekitar 94 detik itu dilaporkan direkam pada Agustus 2024, setelah Szijjártó kembali dari Saint Petersburg. Dalam percakapan tersebut, ia juga menyatakan akan mendorong isu itu masuk dalam agenda resmi Uni Eropa pada periode peninjauan berikutnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi ketika Uni Eropa menjalankan kebijakan untuk mengisolasi Rusia pasca invasi ke Ukraina pada 2022. Uni Eropa menerapkan sanksi ekonomi dan politik terhadap individu serta entitas Rusia, termasuk para oligarki yang dinilai dekat dengan Kremlin.
Dalam konteks tersebut, setiap langkah negara anggota yang dipandang dapat melemahkan sanksi dari dalam berpotensi dianggap melanggar solidaritas dan merusak posisi bersama Uni Eropa. Dugaan bahwa seorang menteri luar negeri membahas strategi sanksi dengan pihak Rusia—yang menjadi target sanksi—menjadi inti kontroversi.
Selain itu, tuduhan bahwa informasi dari forum internal Uni Eropa dibagikan kepada Rusia memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan informasi dan tingkat kepercayaan antarnegera anggota. Jika terbukti, tindakan semacam itu dapat dipandang sebagai kompromi terhadap kepentingan kolektif Uni Eropa.
Hubungan Hongaria dan Rusia sendiri selama beberapa tahun terakhir dikenal relatif lebih dekat dibandingkan sejumlah negara Uni Eropa lain. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán, Budapest kerap mengambil posisi berbeda dari Brussels, terutama terkait isu energi dan sanksi.
