Brussels — Uni Eropa menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pemanfaatan miliaran euro aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Eropa. Usulan itu dinilai berpotensi mengalihkan dana beku tersebut untuk kepentingan pemerintah dan korporasi Amerika.
Penolakan menguat setelah Trump memaparkan rencana untuk mengakhiri perang Rusia–Ukraina, yang antara lain menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya dan merampingkan kekuatan militernya. Para pemimpin Eropa kemudian berupaya meredam gejolak politik yang muncul dan menyiapkan tawaran tandingan.
“Setiap hari berubah tergantung masukan,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Jenewa. Meski demikian, belum jelas apakah Eropa dapat mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan tersebut.
Peneliti senior geoekonomi di European Council on Foreign Relations (ECFR), Agathe Demarais, menilai aset Rusia yang dibekukan menjadi salah satu motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” ujarnya.
Aset Rusia yang dibekukan bermula pada 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina. Kala itu, hampir 300 miliar euro aset Rusia berada di luar negeri dan kemudian dibekukan melalui sanksi Barat. Aset tersebut mencakup rekening bank, surat berharga, properti, hingga kapal pesiar.
Meski aset-aset itu tersebar di sejumlah negara—termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jepang—porsi terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya Belgia. Euroclear, lembaga penyimpanan keuangan berbasis di Brussels, menahan sekitar 180 miliar euro aset Rusia yang dibekukan.
Sejak perang dimulai, Eropa memperdebatkan apakah dan bagaimana aset itu dapat digunakan untuk membuat Rusia menanggung biaya perang. Diskusi terakhir disebut berlangsung pada Oktober, ketika Belgia memveto rencana “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan Uni Eropa kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.
Belgia menyatakan kekhawatiran atas konsekuensi hukum dan potensi tuntutan Rusia agar uang tersebut dikembalikan di kemudian hari. Karena itu, Belgia meminta agar tanggung jawab dibagi dengan negara lain.
Uni Eropa semula berharap dapat meredakan keberatan Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun, proposal Trump dinilai mengubah situasi dengan mendorong gagasan yang oleh Demarais disebut sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”
Menurut rancangan proposal 28 poin Trump yang dilaporkan berbagai media, sebesar 100 miliar dolar AS (sekitar 86 miliar euro) dari aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.” Demarais menafsirkan rencana itu sebagai upaya mengambil 86 miliar euro pertama dari aset beku di Eropa untuk digunakan demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.
Dalam rencana yang sama, Eropa disebut akan menambahkan jumlah setara untuk meningkatkan investasi rekonstruksi Ukraina. Demarais menegaskan, dana tambahan dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan dari pembayar pajak Eropa.
Sisa dana beku, yang masih lebih dari 200 miliar euro, disebut akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.” Demarais menyebut skema itu akan menguntungkan perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia.
Adapun tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Dalam rencana tersebut, aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina.”
Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk, menilai pendekatan itu sebagai cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia. Ia menyebut posisi Eropa saat ini berada “di titik antara,” namun lebih baik dibanding rencana 28 poin Trump yang dinilainya memberi AS dan Rusia suara dalam menentukan penggunaan aset tanpa konsultasi dengan Eropa.
Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova, mengatakan AS hanya memegang sekitar 5 miliar dolar aset Rusia yang dibekukan dan tidak dapat memutuskan penggunaan aset yang berada di yurisdiksi negara Eropa. “AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” ujarnya.
Dalam sebuah makalah untuk ECFR, Kobzova menyatakan publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang dibekukan di Eropa untuk menstabilkan Ukraina dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina. Namun, menurutnya akan sulit diterima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.
Para pemimpin Eropa menyampaikan penolakan secara terbuka. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan aset Rusia yang berada di Brussels tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika dan hal itu “tidak pernah terpikirkan.” Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa menekankan bahwa isu yang menjadi kepentingan langsung UE—seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan—membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.
Bednarczyk menyebut secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia dan pada masa mantan presiden Joe Biden, ada keinginan untuk memutuskan bersama. Namun, ia menilai dinamika berubah karena Trump dianggap kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannya.
Sejumlah ahli menilai Uni Eropa perlu bergerak cepat, termasuk untuk meyakinkan Belgia agar menyetujui langkah-langkah yang diperlukan. Demarais menyatakan, jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, maka Trump tidak akan lagi dapat memperoleh 300 miliar euro tersebut.
