Uni Eropa tengah menyiapkan proposal hukum yang berpotensi membuka jalan pemanfaatan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung. Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat dukungan Uni Eropa sekaligus memperjelas posisi politik blok tersebut dalam konflik di Eropa Timur.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan draf regulasi sedang disusun dan kemungkinan mencakup mekanisme pemanfaatan aset yang selama ini diimobilisasi. Pernyataan itu menandai pergeseran dari pendekatan sebelumnya, ketika Uni Eropa lebih banyak mempertimbangkan penggunaan keuntungan berupa bunga dari aset yang dibekukan.
“Kami sedang mengerjakan proposal hukum yang dapat memungkinkan hal itu,” kata von der Leyen saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Brussel.
Aset Rusia bernilai ratusan miliar euro saat ini dibekukan oleh Uni Eropa dan negara-negara G7 sebagai bagian dari sanksi terhadap Moskow. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah negara anggota mendorong Komisi Eropa mengambil langkah yang lebih berani, seiring meningkatnya kebutuhan dukungan finansial bagi Ukraina.
Menurut sejumlah pejabat Uni Eropa, salah satu pertimbangan utama adalah kekhawatiran bahwa bantuan untuk Ukraina tidak bisa terus bergantung pada keputusan politik yang berulang dari negara-negara anggota. Pemanfaatan aset yang dibekukan dinilai dapat menghadirkan sumber pendanaan jangka panjang yang lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh dinamika politik internal.
Namun, wacana penggunaan langsung aset Rusia memunculkan kekhawatiran di antara sebagian negara Eropa terkait dampak hukum internasional. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yang rumit, melemahkan kredibilitas sistem keuangan global, serta memicu tindakan balasan dari negara lain.
“Kita harus memastikan apa pun yang dilakukan tetap berada dalam kerangka hukum internasional,” ujar seorang diplomat Eropa yang tidak disebutkan namanya.
Sejumlah ahli hukum internasional juga memperingatkan bahwa penyitaan aset negara berdaulat dapat menciptakan preseden global yang berisiko. Karena itu, mereka menilai Uni Eropa perlu menimbang konsekuensi jangka panjang sebelum mengambil langkah yang terlalu agresif dalam konteks sanksi internasional.
Di sisi lain, kelompok pro-Ukraina berpendapat Rusia perlu menanggung konsekuensi ekonomi atas invasinya. Mereka mendorong Uni Eropa mengambil sikap lebih tegas agar Ukraina tetap memiliki kemampuan bertahan secara militer dan ekonomi.
“Ini bukan hanya soal aset, tapi soal keadilan bagi Ukraina,” kata seorang analis kebijakan Eropa yang mendukung penggunaan aset tersebut.
Uni Eropa disebut sebagai penyumbang bantuan finansial terbesar bagi Ukraina, sementara kebutuhan pendanaan diperkirakan meningkat sepanjang 2025. Blok ini juga menyiapkan paket bantuan baru, termasuk dukungan rekonstruksi dan penguatan sistem energi Ukraina.
Proposal tersebut diperkirakan menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan Dewan Eropa mendatang. Negara-negara anggota diprediksi terbelah antara pihak yang mendukung langkah tegas dan pihak yang menginginkan pendekatan lebih hati-hati. Jika disahkan, kebijakan ini berpotensi menjadi titik balik dalam sejarah kebijakan sanksi modern.
