Komisi Uni Eropa (UE) meresmikan rencana bertajuk “Schengen Militer”, sebuah inisiatif untuk mempercepat pergerakan pasukan dan peralatan militer berat di seluruh wilayah blok. Program ini ditujukan untuk memangkas hambatan logistik dan administratif, dengan target penyelesaian pada 2027, di tengah kekhawatiran perlunya mobilisasi cepat menuju perbatasan Rusia.
Rencana tersebut mencakup upaya pemangkasan birokrasi, penerapan aturan umum untuk pengerahan kembali pasukan, serta pemberian akses prioritas bagi angkatan bersenjata dalam situasi darurat di seluruh UE.
Selama ini, pejabat UE menyoroti berbagai kendala logistik, seperti kondisi jembatan yang dinilai tidak memadai, perbedaan ukuran rel kereta api, serta prosedur administratif yang berbelit. Dalam perkiraan saat ini, pemindahan pasukan dari pelabuhan di Eropa Barat menuju perbatasan Rusia dapat memakan waktu sekitar 45 hari. Melalui “Schengen Militer”, UE menargetkan waktu mobilisasi dipangkas menjadi tiga hingga lima hari.
Untuk menutup kekurangan infrastruktur yang dianggap krusial, UE memperkirakan dibutuhkan investasi besar. Menteri Transportasi UE, Apostolos Tzitzikostas, memperingatkan bahwa pengerahan kembali tank berisiko menghadapi hambatan fisik, termasuk kemungkinan “terjebak di terowongan” dan memicu “jembatan runtuh” apabila infrastruktur tidak memenuhi standar.
Menurut Tzitzikostas, Eropa perlu mengeluarkan setidaknya 17 miliar euro untuk memperbaiki infrastruktur utama agar sesuai dengan standar penggunaan ganda, yakni untuk kebutuhan militer sekaligus sipil.
Selain perbaikan infrastruktur, UE juga berencana membentuk “solidarity pool”, mekanisme di mana negara-negara anggota dapat menyediakan kemampuan transportasi militer khusus bagi anggota lain yang memerlukan dukungan.
Peluncuran inisiatif ini terjadi di tengah spekulasi di kalangan pejabat UE bahwa Rusia dapat melancarkan serangan langsung ke blok tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Namun, Moskow membantah kemungkinan itu dan menyebut klaim tersebut sebagai “omong kosong”. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, turut mengecam apa yang ia sebut sebagai “militerisasi” UE dan memperingatkan bahwa peningkatan belanja pertahanan dapat merusak perekonomian negara-negara anggota.
