Uni Eropa (UE) memperbarui sanksi terhadap Rusia sekaligus menyepakati rencana untuk mencabut sebagian sanksi terhadap Suriah. Dalam pertemuan para menteri luar negeri UE pada Senin (27/1), blok tersebut juga menyerukan pendekatan yang lebih terpadu menghadapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kebijakannya yang dinilai transaksional serta berpotensi memecah-belah.
Diplomat utama UE Kaja Kallas menilai, ketika Amerika Serikat menjalankan kebijakan luar negeri yang bersifat transaksional, Eropa perlu lebih kuat dengan menjaga persatuan. Sejalan dengan itu, Zsuzsanna Vegh dari German Marshall Fund of the United States mengatakan Trump bermaksud melemahkan UE dan memilih berurusan secara bilateral dengan negara-negara anggotanya.
Vegh memperingatkan, persaingan di antara para pemimpin Eropa untuk menarik perhatian pemerintahan Trump dapat berdampak buruk bagi persatuan UE. Ia juga menilai dukungan Trump terhadap pihak-pihak yang skeptis terhadap Eropa berpotensi semakin melemahkan kekompakan blok tersebut.
Meski arah kebijakan Trump dalam beberapa pekan mendatang belum sepenuhnya jelas dan kekhawatiran perang dagang masih meningkat, para diplomat Eropa disebut berharap Trump tidak akan bersikap lunak terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Di balik pintu tertutup, mereka dikabarkan lega karena Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih tinggi dan sanksi lebih berat jika Rusia tidak mengakhiri perang terhadap Kyiv.
Kallas mengatakan Trump telah memberikan “tekanan lebih besar” kepada Rusia dan menegaskan tanggung jawab untuk mengakhiri perang berada di tangan Putin.
Dalam keputusan terpisah, UE memperpanjang sanksi terhadap Rusia yang membatasi perdagangan serta kembali membekukan miliaran aset negara. Kallas menyatakan perpanjangan sanksi yang dilakukan setiap enam bulan itu menjadi bukti bahwa Eropa menepati janji, serta akan terus mengurangi pendapatan Moskow untuk membiayai perang. Ia juga menyebut Rusia perlu membayar kerusakan yang ditimbulkan.
Namun, proses perpanjangan sanksi sempat diwarnai ancaman veto dari Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Orban menyatakan akan memveto jika UE tidak membuat Ukraina mengangkut gas Rusia melalui jaringan pipa di wilayahnya menuju Hungaria. Ukraina sebelumnya memutuskan tidak memperbarui perjanjian yang mengizinkan sumber energi Rusia mengalir melalui wilayahnya.
Orban mengklaim Hungaria telah kehilangan miliaran dolar sejak pasokan energi Rusia dihentikan. Ia menyebut jika Ukraina menginginkan bantuan, termasuk dukungan untuk memberi sanksi kepada Rusia, maka Ukraina seharusnya membuka kembali jaringan pipa gas dan mengizinkan negara-negara Eropa Tengah, termasuk Hungaria, mengimpor gas melalui Ukraina.
Meski demikian, Orban kemudian mengalah dan mengikuti sikap UE. Reuters melaporkan Komisi Eropa merilis pernyataan yang menyatakan kesiapan untuk melanjutkan diskusi dengan Ukraina mengenai pasokan ke Eropa melalui sistem jaringan pipa gas di Ukraina sesuai kewajiban internasional Ukraina. Komisi juga menyebut akan melibatkan Hungaria dan Slovakia, serta meminta jaminan terkait pemeliharaan pemindahan jaringan pipa minyak ke UE.
Pernyataan itu tidak menjelaskan apakah UE akan meminta Ukraina melanjutkan pasokan gas Rusia, sesuatu yang sebelumnya ditolak Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Pekan lalu, Zelenskyy menyatakan Ukraina tidak akan membiarkan Rusia memperoleh keuntungan, seraya menyarankan alternatif pasokan gas dari Azerbaijan bagi negara-negara Eropa yang membutuhkan.
Vegh menilai, setelah teguran Trump kepada pemerintah Rusia untuk mengakhiri perang dan “membuat kesepakatan”, Orban tampak kebingungan. Menurutnya, sikap Orban yang akhirnya menerima perpanjangan sanksi mencerminkan bahwa ia mempertimbangkan posisi Amerika, sehingga Hungaria kini harus lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan Moskow dan Washington.
Selain isu Rusia, UE juga membahas perkembangan di Suriah di bawah otoritas transisi kelompok Islamis Hayat Tahir al Sham (HTS), yang disebut sebagai mantan afiliasi al Qaeda. UE menyetujui “peta jalan untuk meringankan sanksi” terhadap Suriah, namun tetap mempertahankan opsi untuk memberlakukannya kembali jika Suriah tidak membentuk pemerintahan yang inklusif atau jika muncul tuduhan pelanggaran serius hak asasi manusia.
Julien Barnes-Dacey, direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), mengatakan ada konsensus yang berkembang di Eropa mengenai perlunya bergerak cepat untuk meringankan sanksi. Ia menilai kondisi ekonomi yang buruk menjadi salah satu tantangan terbesar bagi transisi positif di Suriah, dan memperingatkan situasi dapat memburuk dengan cepat jika negara tersebut tidak bisa distabilkan.
