JAKARTA – Uni Eropa (UE) resmi menjatuhkan sanksi terhadap kilang minyak Vadinar di India, yang disebut sebagai kilang terbesar kedua di negara itu. Sanksi tersebut masuk dalam paket sanksi ke-18 UE terhadap Rusia dan menandai pertama kalinya entitas di India menjadi sasaran langsung dalam langkah pembatasan terkait perang di Ukraina.
Kilang Vadinar dioperasikan oleh Nayara Energy, perusahaan yang memiliki kepemilikan minoritas strategis oleh Rosneft sebesar 49,13%. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, menyatakan UE untuk pertama kalinya menargetkan registri kapal dan kilang Rosneft terbesar di India.
Menurut Kallas, langkah ini bertujuan menghentikan masuknya produk olahan minyak yang berasal dari minyak mentah Rusia ke pasar Eropa, terlepas dari lokasi pengolahannya. Ia juga menyebut paket terbaru ini sebagai salah satu sanksi terkuat UE terhadap Rusia, termasuk menargetkan 105 kapal “shadow fleet”, para pendukung Rusia, serta membatasi akses pendanaan bank-bank Rusia.
Dalam laporan yang dikutip, kilang Vadinar berlokasi di Gujarat, India, tepatnya di distrik Devbhumi Dwarka, dengan kapasitas pengolahan hingga 20 juta metrik ton minyak mentah per tahun. Sejak sanksi Barat terhadap Rusia diberlakukan pada 2022, fasilitas ini disebut menjadi salah satu pusat pengolahan minyak mentah Rusia yang dijual dengan harga lebih murah.
Data terbaru menyebut Rusia masih menjadi pemasok minyak utama India dengan porsi sekitar 35% dari total impor. Pemasok lainnya adalah Irak, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
UE menilai keterlibatan Rosneft dalam struktur kepemilikan operator kilang tersebut sebagai celah yang memungkinkan minyak Rusia diproses, dikemas ulang, lalu dijual kembali ke pasar global tanpa dikenali sebagai produk Rusia. Karena itu, UE memberlakukan pembatasan yang mencakup larangan ekspor ke Eropa atas bahan bakar olahan dari minyak mentah Rusia, termasuk yang diproses di India.
Selain itu, UE membatasi peran perusahaan Eropa dalam pengiriman, asuransi, dan layanan keuangan terkait produk tersebut. UE juga menurunkan batas harga ekspor minyak Rusia ke negara ketiga dari 60 dolar AS menjadi sekitar 47,6 dolar AS per barel. Kebijakan ini dinilai akan memutus koneksi keuangan dan logistik antara kilang Vadinar dan pasar Eropa, sekaligus mempersempit ruang perdagangan minyak Rusia melalui jalur negara ketiga seperti India.
Pemerintah India mengecam sanksi tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, dalam pernyataan pada 19 Juli, menyebut langkah UE sebagai tindakan sepihak dan bersifat ekstrateritorial.
“India tidak mengakui sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh yurisdiksi individual. Kami menganggap langkah ini tidak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional dan sangat mengkhawatirkan dari sudut pandang keamanan energi kami,” kata Jaiswal.
India menegaskan akan tetap mengutamakan keterjangkauan energi dan kedaulatan, serta menyerukan UE untuk menghindari “standar ganda”. Pemerintah India juga menilai penyediaan keamanan energi sebagai tanggung jawab penting untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump pada pekan ini memperingatkan negara-negara yang terus membeli produk Rusia berpotensi terkena sanksi jika Moskow tidak segera menyepakati perdamaian dengan Ukraina dalam 50 hari. Namun, India tetap pada posisinya.
Dalam acara industri di New Delhi, Menteri Perminyakan India Hardeep Puri mengatakan dirinya tidak khawatir. “Jika sesuatu terjadi, kami akan menghadapinya,” ujarnya. Puri menambahkan India telah mendiversifikasi sumber pasokan dan kini membeli dari sekitar 40 negara, naik dari sebelumnya sekitar 27 negara.
India berulang kali menyatakan kebijakan luar negerinya akan ditentukan berdasarkan kepentingan nasional, bukan tekanan dari kekuatan Barat. Sanksi terbaru UE ini dinilai dapat memengaruhi hubungan Barat dengan New Delhi di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.
