Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global, terutama di kawasan strategis Selat Hormuz. Situasi ini terjadi ketika upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama dua bulan dilaporkan masih menemui jalan buntu.
Seorang pejabat senior Uni Emirat Arab (UEA) pada Jumat menyatakan Teheran tidak dapat dipercaya terkait kesepakatan sepihak apa pun mengenai Selat Hormuz. Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika konflik Iran–AS.
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi sekitar 20% perdagangan minyak dan gas dunia. Saat ini, jalur tersebut dilaporkan masih terganggu akibat blokade Iran. Di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat disebut turut menghambat ekspor minyak mentah Iran, sehingga memperburuk ketegangan di rute pelayaran strategis tersebut.
Gangguan pasokan ini menekan pasar energi global. Harga minyak mentah acuan Brent dilaporkan sempat menyentuh level tertinggi dalam empat tahun terakhir, sekitar US$126 per barel pada Kamis, sebelum ditutup sedikit di atas US$111 per barel pada Jumat. Secara mingguan, harga minyak diperkirakan naik sekitar 5,7%.
Kenaikan harga tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap potensi perlambatan ekonomi global, seiring meningkatnya biaya energi dan ketidakpastian pasokan.
Meski gencatan senjata diberlakukan sejak 8 April, situasi dinilai tetap rapuh. Laporan intelijen menyebutkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan opsi serangan militer baru untuk mendorong Iran kembali ke meja perundingan.
Iran disebut telah mengaktifkan sistem pertahanan udaranya dan menyiapkan respons militer bila terjadi serangan lanjutan. Dua sumber Iran menyatakan Teheran memperkirakan kemungkinan serangan terbatas dari AS yang dapat diikuti serangan Israel.
Ketegangan juga dipengaruhi serangan pada 28 Februari yang melibatkan serangan udara AS dan Israel terhadap Iran. Sebagai balasan, Iran dan sekutunya melancarkan serangan ke fasilitas militer dan infrastruktur di kawasan Teluk.
Penasihat kepresidenan UEA, Anwar Gargash, menegaskan kebebasan navigasi di Selat Hormuz harus dijamin oleh hukum internasional dan kehendak kolektif komunitas global. “Anda tidak dapat mempercayai atau mengandalkan pengaturan sepihak Iran setelah agresi yang dianggap mengkhianati negara-negara tetangganya,” tulis Gargash.
Di Washington, langkah berikutnya masih belum jelas. Presiden Trump sebelumnya menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal terbaru dari Iran, sementara mediator internasional belum menetapkan jadwal baru untuk perundingan damai.
Di dalam negeri AS, terdapat tenggat waktu politik terkait konflik ini. Laporan juga menyebut status gencatan senjata dapat memengaruhi interpretasi hukum mengenai kewenangan perang.
Sejumlah laporan media menyebut AS mempertimbangkan berbagai opsi militer, termasuk kemungkinan operasi untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Di saat yang sama, pembentukan koalisi keamanan maritim baru bernama Maritime Freedom Construct juga dilaporkan tengah didiskusikan untuk memastikan kebebasan navigasi di kawasan tersebut.
Sementara itu, Iran menegaskan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil dan memperingatkan serangan baru akan memicu respons militer yang lebih luas terhadap kepentingan AS di kawasan.
