BERITA TERKINI
UE Ingin Percepat Penghentian Impor Energi Rusia, Siapkan Paket Sanksi ke-19

UE Ingin Percepat Penghentian Impor Energi Rusia, Siapkan Paket Sanksi ke-19

Brussels — Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Uni Eropa (UE) akan mempercepat langkah untuk menghentikan seluruh impor minyak dan gas dari Rusia. Ia menilai pendapatan Moskow dari penjualan energi fosil menjadi salah satu penopang utama ekonomi perang Rusia.

Dalam pernyataannya, von der Leyen juga mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut von der Leyen, Trump mengaitkan sanksi tambahan AS terhadap Rusia dengan syarat Eropa menghentikan pembelian minyak Rusia serta menaikkan tarif impor dari Cina.

Saat ini, rencana UE menargetkan penghentian penuh impor minyak Rusia pada 2027 dan gas pada 2028. Namun von der Leyen menyebut Komisi Eropa akan segera mengajukan paket sanksi ke-19 yang mencakup sektor kripto, perbankan, dan energi.

Di tengah dinamika itu, ribuan warga Slovakia dilaporkan turun ke jalan memprotes kebijakan ekonomi serta sikap pro-Rusia Perdana Menteri Robert Fico. Aksi tersebut berlangsung ketika Fico melakukan perjalanan ke Cina untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, yang disebut sebagai pertemuan ketiganya sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina dimulai.

Para pengkritik menilai Fico mengikuti jejak Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang kerap dituding menghambat upaya sanksi Uni Eropa terhadap Moskow.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa ia tidak terlalu optimistis akan adanya kemajuan upaya perdamaian dalam waktu dekat di Ukraina. Dalam konferensi pers di New York, Guterres mengatakan perang Rusia-Ukraina kemungkinan akan berlangsung “setidaknya untuk beberapa waktu,” menandakan konflik belum menunjukkan tanda-tanda segera berakhir meski terdapat berbagai upaya diplomasi.

Pernyataan Guterres muncul setelah sempat ada harapan pascapertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus 2025, yang dinilai bisa membuka jalan menuju negosiasi perdamaian, namun hingga kini belum menghasilkan langkah konkret.