Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) menggelar pertemuan “informal” di Kopenhagen, Denmark, untuk membahas langkah berikutnya dalam dukungan blok tersebut kepada Ukraina. Berbeda dari rapat resmi yang biasanya berujung pada keputusan formal dan memerlukan kesepakatan bulat 27 negara anggota, forum ini dimaksudkan sebagai ruang diskusi dan refleksi.

Para diplomat UE menggambarkan perundingan akhir pekan itu sebagai sesi “curah pendapat” di tengah berlanjutnya serangan terhadap Ukraina dan sikap skeptis Eropa terhadap kesiapan Rusia untuk berdamai. Sejumlah gagasan mengemuka, mulai dari opsi sanksi yang lebih keras hingga perubahan pendekatan bantuan militer.

Pertimbangan sanksi sekunder

Diplomat tertinggi UE, Kaja Kallas, mengatakan para menteri mempertimbangkan penerapan sanksi sekunder, yakni pembatasan yang menyasar mitra dagang Rusia. UE sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah entitas, termasuk bank-bank di Cina yang dituduh membantu pembiayaan perang Rusia. Namun, sanksi sekunder yang lebih luas dinilai berpotensi lebih berdampak sekaligus lebih berisiko, terutama saat UE juga berupaya memperluas hubungan dagang dengan negara-negara seperti India.

Menteri Pertahanan Lithuania, Dovile Sakaliene, menyebut sanksi sekunder dari Amerika Serikat akan memberi dampak paling signifikan terhadap mesin perang Rusia. Menurutnya, langkah Eropa tetap berpengaruh, tetapi sanksi sekunder AS akan menjadi “game-changer” karena negara-negara di dunia cenderung menghindari risiko terkena pembatasan semacam itu dari Washington.

Produksi senjata Ukraina di wilayah UE

Denmark mengumumkan akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark dalam beberapa minggu ke depan. Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan fasilitas itu bisa mulai beroperasi tahun ini, meski belum merinci jenis senjata yang akan diproduksi. Ia juga menyebut lebih banyak perusahaan pertahanan Ukraina kemungkinan mengikuti langkah tersebut sebelum akhir tahun.

Kallas menambahkan, negara-negara lain menunjukkan minat untuk membawa industri pertahanan Ukraina ke wilayah mereka melalui skema serupa. Menurut para diplomat yang hadir, langkah ini dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada Rusia bahwa meski pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang dianggap lebih aman, yakni di wilayah UE.

Perdebatan aset Rusia yang dibekukan kembali menghangat

Topik lain yang dibahas adalah sekitar €200 miliar aset bank sentral Rusia yang dibekukan UE sejak 2022. Selama ini, negara-negara UE hanya memanfaatkan bunga dari aset tersebut untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Namun, sejumlah negara, termasuk negara-negara Baltik dan Polandia, telah lama mendorong agar seluruh aset itu disita dan diserahkan langsung kepada Ukraina.

Analis politik Christine Nissen menyebut penyitaan penuh akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia menolak gagasan tersebut dengan alasan berpotensi melanggar hukum dan dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap Eropa di masa depan. Nissen menilai argumen penolakan itu terkait risiko UE dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tatanan liberal yang selama ini dipegang.

Kallas, di sisi lain, menilai kekhawatiran pasar dapat dikelola. Ia mengatakan pasar keuangan tidak bereaksi saat UE membekukan aset, dan tetap tenang ketika isu penyitaan dibahas. “Ada risiko, tetapi saya yakin kita mampu memitigasi risiko tersebut,” ujarnya. Kallas juga menegaskan bahwa, mengingat kerusakan yang ditimbulkan Rusia di Ukraina, “mustahil Rusia akan menerima uang ini lagi kecuali jika mereka memberikan kompensasi penuh kepada Ukraina.”

Wacana memindahkan misi pelatihan militer ke Ukraina

Kallas menyatakan ada “dukungan luas” untuk rencana memindahkan misi pelatihan UE bagi pasukan Ukraina—yang saat ini sebagian besar berlangsung di Polandia dan Jerman—ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata. Namun, ia mengakui hal itu menjadi dilema karena pemindahan tersebut bergantung pada adanya gencatan senjata yang nyata.

Menurut Kallas, sebagian pihak berpendapat langkah itu sebaiknya dilakukan nanti, tetapi juga bisa dipersiapkan dengan syarat tertentu melalui kesepakatan yang disusun sejak sekarang untuk diberlakukan kemudian. Meski demikian, rencana itu berpotensi terhambat oleh aturan kebulatan suara UE, mengingat Hongaria kerap menunda keputusan terkait dukungan untuk Ukraina. Sakaliene mengatakan proposal tersebut “jauh lebih dekat dengan kesimpulan” dibanding keputusan sulit lainnya.

Tarif untuk barang Rusia sebagai opsi tambahan

Selain sanksi, Menteri Luar Negeri Finlandia Elina Valtonen menyatakan ingin melihat “skema tarif komprehensif terhadap produk-produk Rusia, tetapi juga impor sekunder ke Uni Eropa.” UE memang telah melarang impor sejumlah ekspor Rusia, dari batu bara dan semen hingga berlian. Namun Valtonen mendorong kenaikan bea masuk untuk barang-barang Rusia yang masih masuk secara legal ke blok tersebut.

Berbeda dari sejumlah keputusan sanksi yang menuntut kesepakatan semua anggota, langkah mengenakan atau mencabut tarif tidak memerlukan dukungan bulat, sehingga dinilai lebih kecil kemungkinannya tersandera proses pengambilan keputusan internal UE.

Tidak ada solusi instan

Meski berbagai opsi dibahas, hanya sedikit pihak di UE yang menilai langkah-langkah itu dapat mengubah arah perang secara cepat. Kritikus menuding Eropa masih menunda pilihan yang lebih sensitif secara politik, termasuk mempercepat rencana pelarangan seluruh impor bahan bakar fosil Rusia.

Nissen menekankan pentingnya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini, yang menurutnya sangat berarti bagi masa depan Ukraina dan juga masa depan Eropa.