Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung kemungkinan perubahan rezim di Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Melalui unggahan di Truth Social pada Minggu (22/06), Trump menulis bahwa meski istilah “perubahan rezim” dianggap kurang politis, jika rezim Iran saat ini tidak mampu “membuat Iran hebat kembali”, maka muncul pertanyaan “mengapa tidak perubahan rezim saja?”
Pernyataan Trump ini berbeda dengan penjelasan sejumlah pejabat lain dalam pemerintahannya. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan serangan militer ke Iran “bukan dan tidak pernah bertujuan untuk perubahan rezim”. Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa AS tidak berperang dengan Iran secara keseluruhan, melainkan “berperang dengan program nuklir Iran”.
Seiring konflik yang kian memanas, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS yang tinggal atau bepergian di luar negeri. Peringatan tersebut menyebut konflik Israel-Iran telah menimbulkan gangguan perjalanan dan penutupan ruang udara secara berkala di Timur Tengah, serta potensi demonstrasi yang menargetkan warga dan kepentingan AS di luar negeri. Departemen Luar Negeri juga mengimbau warga AS di seluruh dunia untuk meningkatkan kewaspadaan.
Setelah serangan AS ke situs nuklir Iran, Teheran mengancam akan menyerang basis-basis AS di kawasan sebagai bentuk pembalasan. Pada Sabtu (21/06), AS mulai mengoperasikan penerbangan evakuasi dari Israel bagi warga AS dan penduduk tetap AS yang tinggal di Israel atau Tepi Barat. Staf misi diplomatik AS di Irak dan Lebanon juga diperintahkan meninggalkan kedua negara tersebut.
Dari pihak Iran, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mengatakan dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB bahwa AS telah memutuskan untuk “menghancurkan” diplomasi dengan melancarkan serangan ke situs nuklir Iran. Iravani mempertanyakan seruan agar Iran kembali ke meja perundingan, dengan merujuk pernyataan Menteri Luar Negeri Iran bahwa “bagaimana mungkin Iran kembali ke sesuatu yang sebenarnya tak pernah dia tinggalkan”. Ia menambahkan bahwa militer Iran akan menentukan “waktu, jenis, dan skala respons Iran yang proporsional.”
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan negaranya “mempertahankan semua opsi” untuk merespons serangan AS ke fasilitas nuklir Iran.
Di tengah situasi tersebut, Prancis menyatakan akan mengerahkan pesawat militer untuk mengevakuasi warganya dari Israel ke Siprus, jika pemerintah Israel mengizinkan. Kementerian Luar Negeri Prancis menyebut pemerintah telah memulangkan 160 warga negaranya melalui penerbangan evakuasi dari Yordania pada Minggu (22/06), serta merencanakan penerbangan serupa pada Senin (23/06) dan Selasa (24/06). Pengumuman itu disampaikan setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menggelar pertemuan darurat keamanan terkait konflik di Timur Tengah. Prancis juga memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Israel dan mendesak warga Prancis di Iran untuk segera meninggalkan negara tersebut.
Dari Australia, Perdana Menteri Anthony Albanese menyerukan deeskalasi setelah serangan AS ke fasilitas nuklir Iran. Ia mendesak Iran agar tidak mengambil tindakan lebih lanjut yang dapat mengganggu stabilitas regional. Pernyataan itu mengikuti sikap Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong yang mendukung serangan AS dengan alasan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, namun tetap menekankan perlunya kembali ke perundingan dan menghindari eskalasi. Saat ini, sekitar 2.900 warga Australia di Iran dan 1.300 di Irak disebut sedang berupaya meninggalkan kawasan tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menilai positif serangan AS ke fasilitas nuklir Iran. Dalam wawancara dengan penyiar publik Jerman ARD pada Minggu malam (22/06), Pistorius mengatakan hal terpenting adalah “ancaman besar telah berhasil dieliminasi”, yang menurutnya menjadi kabar baik bagi Timur Tengah, kawasan sekitarnya, dan Eropa. Sebelumnya, pemerintah Jerman menyerukan agar Iran “segera memasuki negosiasi” dengan Israel dan AS untuk mencapai solusi diplomatik. Pistorius juga menyatakan dukungan terhadap Kanselir Jerman Friedrich Merz yang menuai kritik setelah menyebut Israel menjalankan “pekerjaan kotor” negara-negara Barat, meski Pistorius menambahkan bahwa jika berada di posisi Merz, ia akan memilih kata-kata yang berbeda.
